Anies Baswedan: Reuni 212 Cermin Persatuan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Reuni 212 di kawasan Monas, Senin, 2 Desember 2019. Tempo/Imam Hamdi

    Suasana Reuni 212 di kawasan Monas, Senin, 2 Desember 2019. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam pidato sambutan reuni 212, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengatakan acara itu menuntut dan menjaga keadilan yang akhirnya menciptakan persatuan. ”Semua yang berada di tempat ini semua adalah cermin persatuan Indonesia,” kata Anies di Monas, Jakarta, Senin 2 Desember 2019.

    Ia mengatakan Indonesia sering dipuji oleh karena keberagamannya. Namun, kata dia, keberagaman saja tidak membuat Indonesia unik, karena banyak bangsa yang juga beragam. Seperti Papua Nugini, Tiongkok, dan Afghanistan. 
    Ada pun yang membuat Indonesia berbeda, kata dia, adalah persatuannya.

    “Yang sesungguhnya hebat dari Indonesia di sini adalah persatuan. Tapi persatuan itu tidak dijaga dengan retorika, persatuan itu tidak dijaga hanya dengan mengirimkan tulisan atau lisan persatuan itu dijaga dengan menghadirkan keadilan.”

    Menurut Anies persatuan tak mungkin hadir dalam masyarakat yang tanpa keadilan. Untuk itu, kata dia, keadilan merupakan hak penting dalam persatuan. Anies juga menekankan perlu ada tindakan untuk menjaga keadilan yang sudah dibangun oleh para pendiri Republik Indonesia.

    Hal itu juga, kata dia, adalah yang difokuskan oleh Pemerintah Provinsi DKI. Menurut dia, pemerintah provinsi tidak hanya membangun infrastruktur fisik, namun juga keadilan bagi warga Jakarta. “Tidak hanya membangun infrastruktur fisik, justru yang menjadi perhatian adalah kami ingin menegakkan dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta,” ujar Anies di reuni 212.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.