Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seteru Dua Kubu Menjelang Munas Golkar

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (dua di tengah) bersalaman di acara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Golkar, Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada Kamis, 14 November 2019.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (dua di tengah) bersalaman di acara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Golkar, Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada Kamis, 14 November 2019.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Musyawarah Nasional Partai Golkar pada 4-6 Desember 2019, dua kubu yang memperebutkan kursi ketua umum masih saling serang.

Dua kubu itu adalah kubu inkumben Airlangga Hartarto dan kubu penantangnya yaitu Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Kubu Airlangga sejak awal menuding Bamsoet melanggar kesepakatan.

Sebabnya, Airlangga telah memberinya kursi Ketua MPR. "Kesepakatannya, Pak Bamsoet tidak akan maju menjadi caketum Partai Golkar jika sudah ditugaskan sebagai Ketua MPR RI. Itu yang harus digarisbawahi," kata salah satu tim sukses Airlangga, Ace Hasan Syadzili pada Kamis, 21 November 2019.

Bamsoet memang sepakat berdamai setelah diberi kursi ketua MPR. Namun hal itu hanya berlangsung sebentar. Persaingan dua tokoh Golkar itu mencuat lagi setelah pemilihan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

Bamsoet sempat mengatakan ia bersedia jadi Ketua MPR dan tak maju sebagai bakal calon ketua umum Golkar jika jabatan para pendukungnya yang dipecat oleh Airlangga Hartarto dipulihkan. Ia juga meminta para pendukungnya diakomodir dalam penyusunan alat kelengkapan dewan.

Menurut Bamsoet, ternyata Airlangga tak memenuhi janji. Ia mengatakan para pendukungnya digusur habis di alat kelengkapan dewan. Inilah yang memicunya kembali menantang Airlangga di bursa ketua umum.

Serangan demi serangan pun dilancarkan ke Airlangga. Salah satunya adalah soal rangkap jabatan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar, sekaligus Menteri Koordinator di Kabinet Kerja Jokowi.

Menurut Tim Penggalangan Opini dan Media (Tim 9) Bamsoet, Cyrillus Kerong, berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, terdapat larangan untuk menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD, seperti tercantum dalam Pasal 23 UU tersebut.

"Golkar mendapat Rp 18 miliar per tahun, selama kepemimpinan Airlangga sudah Rp 43 miliar. Kamu tega, pakai yang rakyat tapi melanggar UU," kata Kerong di Restoran Batik Kuring, Jakarta pada Ahad, 1 Desember 2019.

"Kalau Pak Jokowi memperbolehkan rangkap jabatan, silakan saja. Tapi, berarti Pak Jokowi berpotensi melanggar UU juga," kata Kerong.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tim pemenangan Airlangga Hartarto, Ace Hasan Syadzily meminta kubu Bamsoet berhati-hati membuat pernyataan.
Musababnya, UU Kementerian Negara soal rangkap jabatan ini telah diuji di Mahkamah Konstitusi.

Ace mengatakan pada 2010, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan atau uji materiil UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait rangkap jabatan yang diajukan oleh anggota DPR dari Komisi I, Lily Chadidjah Wahid. "Dalam putusannya, menteri boleh merangkap jabatan," kata Ace.

Ia juga heran dengan pernyataan kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menuntut Airlangga meminta izin tertulis Presiden Joko Widodo atau untuk maju sebagai ketua umum Golkar.

"Di pasal berapa AD/ART Partai Golkar seorang Calon Ketua Umum Partai Golkar harus dapat izin tertulis dari Presiden? Jangan mengada-ada lah," ujar Ace saat dihubungi Tempo pada Ahad, 1 Desember 2019.

Perseteruan dua kubu ini tampaknya terus akan memanas menjelang munas. Pengamat politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro meminta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tak memaksakan diri untuk dapat terpilih secara aklamasi di Munas Golkar bulan depan.

Sebagai partai besar dan memiliki banyak sumber daya manusia yang handal, ujar Siti, sudah sepantasnya bila banyak calon yang maju dalam munas.

"Jangan sampai aklamasi, itu bukan demokrasi. Kalau demokratis, ya, mestinya memberikan peluang atau kesempatan bagi kader-kader untuk maju dan meyakinkan para pemilik suara," ujar Siti Zuhro saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Ahad, 24 November 2019.

BUDIARTI UTAMI PUTRI\DEWI NURITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

26 menit lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

44 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

54 menit lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

4 jam lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

7 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

8 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

17 jam lalu

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Penyerapan Dana Peremajaan Sawit atau PSR masih rendah.


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

17 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

21 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

21 jam lalu

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi dan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, di Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

Pemerintah naikkan dana peremajaan sawit rakyat menjadi Rp 60 juta. Berlaku mulai Mei tahun ini.