Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Suburkan Oligarki

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat diambil sumpah jabatannya dalam acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Presiden Joko Widodo saat diambil sumpah jabatannya dalam acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memperingatkan adanya bahaya jika wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga tahun. "Usul jabatan presiden tiga periode enggak masuk akal," kata Adi saat dihubungi Tempo, Ahad, 1 Desember 2019.

    Adi mengatakan, masa jabatan selama itu dapat membunuh semangat reformasi. “Hanya menyuburkan oligarki politik yang selama ini dilawan karena memutus regenerasi kepemimpinan.”

    Secara wacana, hal ini sah-sah saja dibahas, karena merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun ia menilai saat ini seharusnya lebih banyak topik yang lebih penting, yang seharusnya dipikirkan oleh anggota dewan dan partai politik.

    Ia mencontohkan isu pertumbuhan ekonomi yang saat ini mandek di angka lima persen. Jika para anggota dewan serius memikirkan masyarakat, Adi menilai seharusnya mereka memikirkan solusi agar ekonomi terus berkembang. "Sekarang malah sibuk cari kambing hitam (stagnasi pertumbuhan ekonomi), akibat efek perang dagang dunia," kata Adi.

    Pilihan anggota dewan yang justru mendorong isu penambahan masa jabatan presiden, dinilai Adi hanya akan melanggengkan oligarki politik sebagian kecil masyarakat. Hal ini seakan menegaskan penilaian Adi bahwa DPR tak berpihak pada masyarakat luas. "Ini bukti parpol hanya mikir nasib mereka sendiri, enggak mikir nasib rakyat yang susah."

    Wacana penambahan masa jabatan presiden menguat belakangan ini. Masa jabatan presiden yang saat ini maksimal dua periode, diusulkan menjadi tiga periode. Wacana ini muncul seiring dengan usul amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang tengah digodok di Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR).


     

     

    Lihat Juga