Kontroversi Menteri Terawan: Dapat Sanksi Etik Tapi Jadi Menteri

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyalakan ac ruang rapat saat pertemuan di Kantor PB Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, Rabu, 30 September 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyalakan ac ruang rapat saat pertemuan di Kantor PB Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, Rabu, 30 September 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta Terawan Agus Putranto diangkat menjadi Menteri Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019. Penunjukan ini menuai polemik.

    Terawan masuk kabinet ketika dia dijatuhi sanksi oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), badan otonom Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

    Dia dipersoalkan karena praktik komersial metode intra-arterial heparin flushing (IAHF) alias 'cuci otak' untuk penderita stroke. Dokter ahli radiologi itu pun kondang sebagai dokter penyembuh stroke.

    Di sisi lain, sejumlah kolega Terawan menilai metode itu belum terbukti secara klinis.

    MKEK telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi akhir September 2019 yang meminta jangan memilih Terawan menjadi anggota kabinet.

    Jokowi keukeuh mengangkat Terawan, yang masih menjabat Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, menjadi Menteri Kesehatan.

    "Menterinya harus memiliki pengalaman manajemen yang baik. Saya melihat dokter Terawan dalam mengelola RSPAD memiliki kemampuan itu," kata Jokowi, dikutip dari Majalah Tempo edisi Senin, 2 Desember 2019.

    Upaya menghalangi Terawan masuk kabinet menjadi ujung hubungan yang memanas sejak sekitar 1,5 tahun lalu. Majelis etik mencabut keanggotaan Terawan di IDI selama 12 bulan.

    Surat berisi sanksi tertanggal 12 Februari 2018 itu menyebutkan Terawan melanggar empat prinsip dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia.

    Pelanggarannya adalah mengiklankan diri secara berlebihan, tak memenuhi panggilan Majelis sebanyak delapan kali, menarik bayaran dari tindakan yang belum terbukti secara medis, dan menjanjikan kesembuhan bagi pasien IAHF.

    Majelis juga menjatuhkan sanksi pencabutan rekomendasi izin praktik dokter Terawan, yang kini purnawirawan letnan jenderal TNI.

    Vonis MKEK tadi antara lain dikirimkan ke Markas Besar TNI dan Pengurus Besar IDI. Wakil Ketua Umum MKEK Pukovis Prawiroharjo menjelaskan, keputusan diserahkan ke pengurus pusat agar diteruskan ke IDI DKI Jakarta dan IDI Jakarta Pusat untuk dilaksanakan.

    "Tapi surat kami tak ditindaklanjuti," kata Pukovisa.

    Ketua IDI DKI Jakarta Slamet Budiarto mengaku tak pernah menerima pemberitahuan tentang sanksi untuk Terawan. Dia pun menyatakan belum pernah diajak diskusi oleh pengurus IDI Jakarta Pusat yang berwenang mengeksekusi sanksi.

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti menyatakan hal serupa. "Kami menunggu surat IDI saja."

    Ketua Umum IDI 2015-2018 Ilham Oetama Marsis bahkan membuat forum yang mengundang Terawan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada pekan pertama April 2018.

    Menurut Marsis, forum itu menjadi tempat bagi Terawan untuk membela diri sebab kesempatan serupa berlum pernah diberikan.

    Ditemani empat perwira tinggi TNI AD, Terawan menjawab semua tudingan selama hampir setengah jam. Kata Marsis, kala itu Terawan tak membantah metode IAHF berbiaya mahal dan belum teruji secara klinis.

    Marsis lantas merekomendasikan eksekusi sanksi terhadap Terawan ditunda hingga Muktamar IDI di Samarinda, Kalimantan Timur, pada 23-28 September 2018. Dia beralasan penundaan sanksi untuk mengulur waktu sambil menunggu sikap Kementerian Kesehatan tentang 'cuci otak' Terawan.

    Seusai rapat akbar di Samarinda, eksekusi sanksi Terawan masih berkabut.

    Pukovisa Prawiroharjo mengatakan, Majelis Etik dalam rapat bersama pengurus IDI pada Juni 2019 mempertanyakan sanksi terhadap Terawan yang tak pernah dieksekusi. Padahal waktu itu pimpinan pengurus pusat berjanji meminta pengurus wilayah dan cabang menjalankan rekomendasi yang diterbitkan Majelis.

    Terawan malah diusulkan menjadi guru besar tidak tetap di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

    "Prosesnya masih panjang, tapi kami berharap beliau bisa mengajar di kampus ini jika sudah dikukuhkan," ujar Rektor UNS Jamal Wiwoho pada Kamis, 28 November 2019.

    Dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Rabu, 20 November 2019, Terawan menyatakan tak punya persoalan dengan IDI. Dia mengibaratkan hubungannya dengan para pengurus IDI bak anak dalam keluarga.

    Ketika bertemu dengan para sejawatnya di kantor IDI pada 30 Oktober 2019, Terawan, yang sudah menjabat Menteri Kesehatan,  berseloroh bahwa anggota keluarga yang nakal biasanya paling disayangi.

    Terawan meminta para pengurus IDI mau menerimanya meski dia anak yang paling mbeling alias nakal.

    Baca selengkapnya di Majalah Tempo edisi Ahad, 1 Desember 2019.

    Ralat: Revisi pada judul dilakukan pada Minggu, 1 November 2019, sekitar pukul 11.13 WIB, untuk penajaman akurasi. Terima kasih.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.