Koordinator Aksi Masyarakat Papua Cinta NKRI Jefri Tenus meminta aparat keamanan menindak tegas kelompok-kelompok yang akan merayakan HUT OPM. Menurut dia, OPM sebenarnya bukan berjuang atas nama Papua, melainkan anggotanya adalah segelintir orang yang dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan asing dan menuntut Papua berpisah dari NKRI. "Kami menolak dengan tegas keberadaan kelompok separatis yang sering menyengsarakan masyarakat dan menghambat pembangunan," ucap Jefri.
Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Demas Tokoro mengatakan bahwa 1 Desember sebetulnya bukan hari ulang tahun OPM. Tetapi Belanda mengizinkan adanya pengibaran bendera berdampingan dengan bendera Belanda. "Kalau kembali pada sejarah masa lalu itu sendiri punya pengibaran bendera yang diberikan oleh Belanda, dan diberikan ruang untuk orang Papua menyatakan dirinya sebagai sebuah bangsa," kata Demas.
Perayaan 1 Desember ini lekat dengan kesan hari ulang tahun OPM karena organisasi itu meyakini sebagai kemerdekaan Papua. Mereka merayakannya setiap tahun, di antaranya dengan menggelar upacara bendera.
Peneliti Tim Kajian Papua LIPI Aisah Putri Budiarti mengatakan, perbedaan pandangan sejarah integrasi dan status politik Papua seharusnya dilihat sebagai akar masalah di tanah cendrawasih itu. "Pemerintah harus melihat ini secara serius jika mau menyelesaikan konflik di Papua."
Salah satu solusi yang bisa ditempuh pemerintah, kata Aisah, adalah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan perbedaan pandangan ini. Selain KKR, bisa juga dilakukan dialog. Sebab, jika upaya penyelesaian komprehensif tentang sejarah dan status politik dilakukan, ia yakin satu per satu persoalan Papua selesai dan tercipta perdamaian. "Persoalan konflik di Papua, termasuk tentang sejarah ini pun tak lagi berulang seperti selalu terjadi pada 1 Desember setiap tahunnya."
FRISKI RIANA | HANS ARNOLD | ANTARA
