OTT Wali Kota Medan, KPK Periksa 6 Saksi dari Swasta

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Medan Dzulmi Eldin (tengah) digiring petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019. Dzulmi Eldin terjaring OTT KPK terkait dugaan suap dari dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    Wali Kota Medan Dzulmi Eldin (tengah) digiring petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019. Dzulmi Eldin terjaring OTT KPK terkait dugaan suap dari dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COMedan - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap tujuh saksi dalam kasus suap terkait proyek dan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan atau Pemko Medan untuk tahun anggaran 2019.

    Pemeriksaan berlangsung di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembamgunan atau BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto, Medan, Jumat  22 November 2019. 

    Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pemeriksaan pada Jumat kemarin mengagendakan tujuh saksi untuk tiga tersangka terkait kasus tindak pidana korupsi suap terkait proyek dan mutasi jabatan di lingkungan Pemko Medan.

    "Dari tujuh saksi yang diperiksa, enam di antaranya berasal dari kalangan swasta," kata Febri, Jumat 29 November 2019. 

    Adapun saksi yang diperiksa KPK hari ini adalah :
    1. Zulfan Haryanto (Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dinas PU Medan)

    2. Irwanta Purba (Swasta)

    3. Olpen Sianipar (Swasta)

    4. Ibnu Harahap (Swasta)

    5. Bernard Sitohang (Swasta)

    6. Miko Malau (Swasta)

    7. Lincoln Royandi (Swasta)

    Dalam perkara ini, sejumlah pejabat telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Medan, Isya Ansari dan Kepala Subbagian Protokol Setda Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar.

    Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan penyidik KPK sedang mendalami hasil pemeriksaan Anggota DPRD Sumut periode 2019 - 2024 Akbar Himawan Buchari dalam kaitan operasi tangkap tangan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

    Akbar Himawan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kamis 14  November 2019 lalu. 

    Menurut Saut, pemeriksaan kepada Akbar Himawan Buchari untuk mendalami informasi terkait proyek dari Pemerintahan Kota Medan dan pihak swasta (pengusaha) yang mengerjakannya, termasuk komunikasi dengan Wali Kota Medan.

    "Untuk memenuhi azas keadilan maka pengusaha yang lain juga akan diperiksa tanpa harus menghilangkan azas tidak bersalah." kata Saut Situmorang kepada Tempo, Jumat 29 November 2019.

    Dalam laporan Majalah Tempo edisi 20 November 2019, Akbar Himawan Buchari, yang juga Bendahara Tim Kampanye Pilpres Calon Presiden  - Calon Wakil Presiden, Joko Widodo - Ma'ruf Amin di Sumut, berteman dekat dengan menantu Presiden Bobby Afif Nasution.

    Akbar Himawan dan Bobby Nasution kerap terlihat bersama selama masa kampanye Pilpres terutama saat Jokowi kampanye di Sumut.

    Sumber Tempo mengatakan, Bobby juga pernah berkunjung ke kantor tim pemenangan Pilpres di Jalan Gajah Medan. Kantor tim kampanye itu milik keluarga Akbar Himawan Buchari. 

    Adapun Bobby Nasution membentuk Relawan Jamin menempati salah satu rumah di Jalan Kartini Medan milik pengusaha ternama di Medan. Sumber tersebut juga mengungkap kedekatan Akbar Himawan Buchari, Bobby Nasution dan Palacetha Subies Subianto, pengusaha kelapa sawit di Aceh dan pengusaha properti di Medan. 

    Tempo berupaya mengkonfirmasi kedekatan Bobby Nasution dan Palacetha melalui pesan singkat. Namun hingga berita ini ditulis, Palacetha belum membalas pertanyaan Tempo

    Sebelum Akbar Himawan, KPK lebih dulu memeriksa pengusaha Yamitema Tirtajaya Laoly dalam status sebagai Direktur PT. Kani Jaya Sentosa. Tema adalah putera Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

    SAHAT SIMATUPANG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?