TEMPO.CO, Jakarta - Survei Parameter Politik Indonesia menyimpulkan bahwa Indonesia saat ini tidak sedang dalam keadaan darurat radikalisme dan islam politik, seperti yang digembar-gemborkan pemerintah. Kekhawatiran soal radikalisme itu kemudian ditunjukkan dengan menerbitkan SKB 11 Menteri soal penanganan radikalisme.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memaparkan, hasil survei lembaganya menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia termasuk golongan moderat. Hal ini
ditunjukkan dengan data bahwa 81,4 persen masyarakat menganggap Pancasila dan agama sama penting. Adapun kelompok yang menyatakan agama lebih penting dari Pancasila hanya 15,6 persen.
"Persepsi Pancasila sama penting dengan agama merata di semua segmen demografi dan pendukung partai politik. Jadi, pertentangan antara agama dan negara itu sebetulnya telah selesai di Indonesia ini," ujar Adi Prayitno di kantornya, bilangan Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat, 29 November 2019.
Berdasarkan hasil survei ini, politikus PKS Nasir Djamil mengatakan, tak seharusnya negara mencurigai agama lewat polisi-polisi masjid yang mengawasi ceramah ustad-ustad. SKB 11 Menteri juga seharusnya ditiadakan, sebab Indonesia tidak sedang darurat radikalisme.
"Kalau sekarang kan kondisinya seolah-olah Indonesia ini sedang genting. Semua dicurigai. Kalau tidak darurat radikalisme kan, nanti saya bisa usul SKB 11 Menteri itu dicabut saja," ujar Nasir Djamil di lokasi yang sama.
Survei Parameter Politik Indonesia dilakukan pada 5-12 Oktober 2019 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling yang melibatkan sampel sebanyak 1.000 responden.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode face to face interview menggunakan kuisioner yang dilakukan oleh surveyor terlatih. Adapun margin of error survei ini sebesar ± 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
