Istana Sebut Tak Ada Campur Tangan Jokowi di Munas Golkar

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (dua di tengah) bersalaman di acara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Golkar, Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada Kamis, 14 November 2019.

    Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (dua di tengah) bersalaman di acara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Golkar, Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada Kamis, 14 November 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta -Juru bicara Istana Kepresiden Fadjroel Rachman, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan ikut campur terhadap seluruh aktivitas partai politik, salah satunya munas Golkar.

    "Tidak ada campur tangan dari Istana. Presiden Jokowi selalu mengatakan Istana netral terhadap semua aktivitas partai politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 29 November 2019.

    Sebelumnya, fungsionaris DPP Partai Golkar Syamsul Rizal menuding bahwa tiga menteri Jokowi ikut campur dalam pemilihan ketua umum Golkar. Salah satunya disebut-sebut merupakan kader Golkar, akademisi, dan dari partai lain.

    Syamsul juga mengatakan bahwa intervensi ketiga menteri itu ialah menekan pengurus DPD I, DPD II, dan kepala daerah agar memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Ketiga menteri juga disebut-sebut tengah mencari legitimasi politik ke Jokowi.

    Munas Golkar akan diselenggarakan pada awal Desember 2019. Rapat Pleno Partai Golkar menetapkan jadwal munas pada 4-6 Desember 2019 di Jakarta. Ada dua kubu berebut kursi ketua umum, yaitu Airlangga yang merupakan inkumben dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo.

    Kedua kubu belakangan memanas dan saling melempar tudingan. Misalnya, sejumlah pendukung Airlangga meminta Bamsoet menepati komitmen untuk tak maju di munas Golkar karena sudah menjadi Ketua MPR.

    Adapun pendukung Bamsoet menilai Airlangga yang tidak menepati janji untuk mengakomodir susunan alat kelengkapan dewan di DPR RI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?