TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan tak setuju dengan keputusan SMP Negeri 21 Batam mengeluarkan dua siswa yang tidak mau hormat kepada bendera nasional MerahPutih.
"Karena anak ini masih SMP, sebaiknya tindakannya tidak seperti itu. Dibimbing, dibina, di situ dulu lah," kata Ma'ruf Amin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, hari ini, Kamis, 28 November 2019.
Menurut Wakil Presiden, tugas pendidik adalah mendidik, bukan menghukum.
Dia menganjurkan pihak sekolah tidak tiba-tiba mengeluarkan siswa. Jika ada anak yang berbeda pandangan sebaiknya diluruskan pemahamannya.
Dua siswa SMP Negeri 21 Batam dikeluarkan karena menolak hormat bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam upacara.
Orang tua salah satu siswa, Herlina, mengatakan dalam agama yang mereka anut tidak membolehkan hormat kepada bendera. Maka untuk menghargai penghormatan tersebut, anak-anaknya berdiri tegap tanpa menghormat.
Kedua siswa tadi dimutasi ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atas dukungan Dinas Pendidikan Kota Batam.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyayangkan keputusan ini. Menurut Komisioner KPAI, Retno Listyarti, sekolah tidak bisa menghukum seorang siswa tanpa didasarkan pada aturan.
Ia pun meminta pihak sekolah memastikan dasar hukum pemberian sanksi. Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Batam harus lebih intensif dan optimal dalam memberikan pengertian kepada keluarga bersama Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan tokoh agama.
