Wapres Ma'ruf Amin Kumpulkan Ormas Islam Tanpa FPI

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat melakukan wawancara mingguan dengan awak media di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 28 November 2019. TEMPO/Friski Riana

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat melakukan wawancara mingguan dengan awak media di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 28 November 2019. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah kontroversi izin Ormas FPI (Front Pembela Islam), Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan mengadakan pertemuan dengan sejumlah organisasi Islam di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta, malam ini, Kamis, 28 November 2019.

    Ma'ruf dijadwalkan bertemu dengan perwakilan ormas Islam tersebut pada sekitar pukul 19.00 WIB. Namun, perwakilan FPI dipastikan tidak diundang.

    "Belum dulu, belum dulu. Tunggu keputusan dulu," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, sore ini.

    Wakil Presiden mengatakan FPI akan diundang pertemuan jika sudah mendapatkan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri. 

    Belum diketahui daftar ormas yang akan hadir nanti.

    "Sekarang ini merajutnya itu ukhuwah Islamiyahnya (persaudaraan sesama muslim)," ucap Ma'ruf Amin.

    FPI tengah mengurus SKT di Kementerian Dalam Negeri sebab sudah habis masanya pada Juni 2019. Kementerian Agama telah menerbitkan rekomendasi untuk mengurus SKT. Namun, diprotes oleh DPR dan Kemendagri.

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah mengadakan pertemuan dengan ormas lintas agama di rumahnya untuk merajut ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan).

    Dia meminta majelis tiap agama mengintensifkan kegiatan untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Langkah ini dipicu konflik yang diawali sentimen agama.

    Adapun dalam pertemuan dengan ormas Islam malam ini, Ma'ruf Amin mengatakan dia ingin menyamakan pendapat dengan mereka agar bisa bersama-sama mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.