Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Kaji Dana Partai Politik Naik 48 Kali Lipat

Editor

Purwanto

image-gnews
Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan menaikkan dana partai politik hingga 48 kali lipat.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan ada sejumlah usulan terkait kenaikan dana partai politik, salah satunya dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Dari Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, diskusi saya dengan mereka, kurang lebih (diusulkan) 48 ribu per surat suara," kata Bahtiar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.

Bahtiar mengatakan Kemendagri sebelumnya juga pernah membuat kajian kenaikan dana partai politik. Dari riset tiga tahun lalu itu, Kemendagri merekomendasikan dana untuk parpol sebesar Rp 5.400 per surat suara.

Bahtiar menyebut ada pula kajian dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyarankan dana bantuan parpol sebesar Rp 5.000-10.000.

Pemerintahan Presiden Jokowi pernah menaikkan dana partai politik yang bersumber dari APBN pada 2017, dari yang awalnya Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara.

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dana partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, serta operasional sekretariat partai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bahtiar mengatakan alokasi dana parpol Indonesia baru sekitar 0,00056 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Padahal di negara demokrasi yang maju pembiayaan parpol bisa 30-100 persen berasal dari negara.

Bahtiar mengatakan kenaikan dana partai politik ini diperlukan demi membantu operasional partai politik. Dia menyinggung ihwal mahalnya biaya politik yang berujung pada kecenderungan kader-kader partai melakukan korupsi ketika menjabat.

Menurut dia, itu sebabnya parpol harus disokong dengan pembiayaan dari negara agar bisa melakukan operasional dengan sehat.

"Parpol ketika tidak kita backup dengan dukungan anggaran negara maka pertumbuhan parpol menjadi tidak sehat," ujarnya.

Ralat: Judul berita direvisi pada Kamis, 28 November 2019, sekitar pukul 17.42 WIB, untuk penajaman akurasi. Terima kasih. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aktivasi Rekening Program Indonesia Pintar Diperpanjang Hingga 29 Februari, Ini Dampak Jika Terlewat

21 hari lalu

Bayu Muhammad Ridlo, pelajar kelas XI SMA Negeri 1 Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta, merupakan salah seorang penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP). Dok. Kemendikbud
Aktivasi Rekening Program Indonesia Pintar Diperpanjang Hingga 29 Februari, Ini Dampak Jika Terlewat

Jika terlambat mengaktivasi rekening, peserta Program Indonesia Pintar tidak akan menerima bantuan.


Norwegia dan Irlandia Lanjutkan Dukungan terhadap UNRWA, Abaikan AS Cs

51 hari lalu

Anak-anak beristirahat ketika warga Palestina yang melarikan diri dari Khan Younis menuju Rafah, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Jalur Gaza selatan, 27 Januari 2024. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Norwegia dan Irlandia Lanjutkan Dukungan terhadap UNRWA, Abaikan AS Cs

"Kita perlu membedakan antara apa yang mungkin telah dilakukan individu dan apa yang diperjuangkan UNRWA," kata Kantor Perwakilan Norwegia untuk Pales


Enam Negara Eropa Ikut Setop Dana Bantuan ke Badan Pengungsi Palestina

51 hari lalu

Warga Palestina menerima kantong tepung yang didistribusikan oleh UNRWA di Rafah, di selatan Jalur Gaza 21 November 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Enam Negara Eropa Ikut Setop Dana Bantuan ke Badan Pengungsi Palestina

Inggris, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, Finlandia bergabung dengan AS, Australia dan Kanada untukhentikan pendanaan ke Badan Pengungsi Palestina


Dana Partai Politik dari Negara Suaka Pajak

15 Januari 2024

PPATK menemukan transaksi mencurigakan dari luar negeri ke rekening para bendahara partai senilai Rp 195 miliar.
Dana Partai Politik dari Negara Suaka Pajak

Sebagian dana partai politik terendus berasal dari perusahaan asing karena berdomisili di sejumlah negara suaka pajak


Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik di DKI, Simak Besaran dan Distribusinya

14 Januari 2024

Kendaraan melintas di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tertutup oleh alat peraga kampanye Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023. Pemasangan APK Pemilu 2024 tersebut melanggar Peraturan KPU yang melarang pemasangan atribut partai atau caleg di fasilitas umum. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik di DKI, Simak Besaran dan Distribusinya

Sejumlah partai melaporkan dana kampanyenya Rp 0


Biden Desak Kongres AS Berikan Dana Tambahan bagi Ukraina untuk Lawan Rusia

7 Desember 2023

Presiden AS Joe Biden berpidato pada sesi gabungan Kongres saat Presiden Kamala Harris dan Ketua DPR Perwakilan AS Nancy Pelosi (D-CA) bereaksi di Capitol AS di Washington, DC, AS 28 April 2021. [Chip Somodevillaat / Pool via REUTERS]
Biden Desak Kongres AS Berikan Dana Tambahan bagi Ukraina untuk Lawan Rusia

Biden mengatakan Rusia tidak akan berhenti dengan Ukraina, tapi juga akan melawan negara-negara NATO.


Sumber Dana Partai Politik Dilarang dari 5 Pihak Ini, Jika Melanggar Begini Sanksinya

3 November 2023

Petugas bersiap mengendarai kendaraan yang membawa sejumlah bendera partai politik dan bendera partai lokal saat peluncuran Kirab Pemilu tahun 2024 di Banda Aceh, Aceh, Selasa 14 Februari 2023. Peluncuran Kirab Pemilu tahun 2024 secara serentak di delapan lokasi dan salah satunya di provinsi Aceh dengan tema
Sumber Dana Partai Politik Dilarang dari 5 Pihak Ini, Jika Melanggar Begini Sanksinya

Dana Partai Politik harus jelas asal-usulnya. Ada beberapa pihak yang sumbangannya tak boleh diterima, apa saja? Bagaimana sanksi jika melanggar?


Pakar Ekonomi Usulkan Pendanaan Parpol Dibiayai Negara

8 Juli 2023

Rizal Ramli. TEMPO/Subekti
Pakar Ekonomi Usulkan Pendanaan Parpol Dibiayai Negara

Pengamat Ekonomi, Rizal Ramli menyarankan agar pandanaan parpol bersumber dari negara


Kata KPU soal Dana Kampanye Pemilu 2024, Singgung Uang Elektronik dan Sumber Sumbangan

27 Mei 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari memimpin pengambilan sumpah dan janji anggota KPU Provinsi pada 20 provinsi periode 2023-2028 pada pelantikan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kata KPU soal Dana Kampanye Pemilu 2024, Singgung Uang Elektronik dan Sumber Sumbangan

KPU sampaikan berbagai hal terkait dana kampanye dalam Uji Publik Rancangan Peraturan KPU.


KPU Sebut Baru 9 Partai yang Buka Rekening Kampanye Pemilu 2024

27 Mei 2023

Komisi Pemilihan Umum saat melakukan uji publik terhadap sejumlah rancangan PKPU pada Pemilu 2024 di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Mei 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
KPU Sebut Baru 9 Partai yang Buka Rekening Kampanye Pemilu 2024

KPU akan memberikan akses terhadap Sidakam kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu pada setiap tingkatan, KPK, dan PPATK.