Usulkan Batasi Pendatang, MRP: Orang Asli Papua Makin Minoritas

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Ma'ruf Amin ditemani oleh Juru Bicara Wapres Masduki Baidowi, saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 20 November 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin ditemani oleh Juru Bicara Wapres Masduki Baidowi, saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 20 November 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Demas Tokoro menyampaikan usulan agar ada pengendalian jumlah pendatang ke wilayah Papua.

    "Aspek demografi yaitu orang asli Papua semakin minoritas. Oleh karena itu kalau boleh ada pengendalian penduduk pendatang di Papua," kata Demas usai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.

    Demas mengatakan, banyaknya pendatang saat ini sudah melebihi jumlah penduduk asli Papua. Akibatnya, kata dia, peluang kerja bagi masyarakat asli Papua pun berkurang karena tidak diharapkan.

    Dalam pertemuan itu pula, Demas bersama para anggota MRP menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Ma'ruf. Misalnya, menekankan pentingnya kebijakan pembangunan dengan pendekatan budaya dan kemanusiaan di tanah Papua. Selanjutnya, MRP mengusulkan kebijakan yang memperluas secara pasti kewenangan khusus dalam rangka melindungi dan memberdayakan orang asli Papua.

    MRP juga meminta adanya peningkatan derajat dan kualitas hidup orang asli Papua melalui pembangunan sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Usulan berikutnya, pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran wilayah lewat persetujuan MRP, Majelis Rakyat Papua Barat, DPR Papua, dan DPR Papua Barat.

    Terkait ketenagakerjaan, Demas meminta adanya kebijakan afirmasi yang memberikan ruang memadai bagi orang asli Papua dalam mendapatkan pekerjaan, baik di sektor publik maupun sektor swasta, dan termasuk rekrutmen TNI-Polri.

    Di sektor strategis, MRP menilai perlu kebijakan afirmasi yang konsisten bagi orang asli Papua dalam sektor pendidikan, kesehatan dan gizi, ekonomi, serta infrastruktur dasar. Sementara mengenai hak asasi manusia, Demas mendorong adanya pembentukan lembaga HAM, seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pengadilan HAM, dan Perwakilan Komisi HAM di Papua.

    Demas juga meminta orang asli Papua dan masyarakat adat sebagai pemangku hak diperhatikan untuk memperoleh manfaat atas kekayaan sumber daya alam di tanah Papua.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.