MK: Gugatan Mahasiswa Soal UU KPK Salah Obyek

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tim advokasi membawa berkas uji materi UU KPK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. Mereka menyerahkan berkas berupa Surat Kuasa, Daftar Bukti, serta dokumen lainnya. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Tim advokasi membawa berkas uji materi UU KPK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. Mereka menyerahkan berkas berupa Surat Kuasa, Daftar Bukti, serta dokumen lainnya. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan 190 mahasisiwa ihwal Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

    Sebab, menurut hakim anggota Enny Nurbaningsih, permohonan baru para pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang KPK adalah salah objek atau error. 

    "Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan seksama perbaikan permohonan para pemohon tersebut, bahwa ternyata UU Nomor 16 tahun 2019 yang disebutkan dalam Posita dan Petitumnya sebagai UU perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, adalah tidak benar. Di mana UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah UU tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," ujar Enny saat membaca putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 November 2019. 

    Hakim Ketua Anwar Usman mengatakan permohonan para pemohon mengenai pengujian adalah salah obyek. "Error in objecto. Permohonan pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut," ujar Anwar Usman.

    Perkara bernomor 57/PUU-XVII/2019 diajukan pada 30 September 2019 oleh 190 orang pemohon antara lain atas nama Muhammad Raditio Jati Utomo, Deddy Rizaldy Arwin Gommo, dan Putrida Sihombing. Mereka menggugat uji formil UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan uji materil Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A dan Pasal 69D Perubahan Kedua UU KPK.

    Para pemohon dalam tuntutannya meminta MK untuk memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Joko Widodo memberhentikan pelantikan anggota KPK, kemudian menyatakan proses pembentukan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan terakhir menyatakan Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A dan Pasal 69D Perubahan Kedua UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tahun-Tahun Indonesia Juara Umum SEA Games

    Indonesia menjadi juara umum pada keikutsertaannya yang pertama di SEA Games 1977 di Malaysia. Belakangan, perolehan medali Indonesia merosot.