PBNU Usul Presiden Dipilih MPR, Demokrat Yakin Gus Dur Tak Setuju

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbincang dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj saat Maulid Akbar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis, 21 November 2019. ANTARA

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbincang dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj saat Maulid Akbar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis, 21 November 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik meyakini mendiang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), tak akan sepakat dengan usulan agar presiden-wakil presiden dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rachland mengkritik PBNU yang malah mengusulkan hal tersebut.

    "Saya tak percaya almarhum setuju presiden kembali dipilih MPR," kata Rachland melalui cuitan di akun Twitternya, @RachlanNashidik pada hari ini, Kamis, 28 November 2019. Rachland mempersilakan cuitannya dikutip.

    Rachland mengakui Gus Dur memang presiden produk MPR. Namun hal itu terjadi lantaran Indonesia baru lepas dari era Orde Baru. Setelah itu, kata Rachland, Gus Dur sangat berperan dalam membangun dan meletakkan demokrasi di Tanah Air.

    "Saat itu reformasi baru berhasil mengganti orang. Tapi Gus Dur terlibat dalam seluruh upaya membangun tata politik demokratik setelahnya," ujar Rachland.

    PBNU mengusulkan agar presiden-wakil presiden kembali dipilih MPR, sedangkan kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, usul ini disampaikan kepada pimpinan MPR yang datang berkunjung ke kantor PBNU kemarin.

    Pertemuan tersebut membahas agenda amandemen Undang-undang Dasar 1945. Selain mengusulkan pemilihan tak langsung, PBNU juga mendukung kembalinya garis-garis besar haluan negara (GBHN) dan mengusulkan kembalinya utusan golongan di parlemen.


     

     

    Lihat Juga