KPK Memohon DPR Timbang Ulang Pembentukan Dewan Pengawas

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan KPK, Laode M. Syarif, menjawab pertanyaan wartawan seusai menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat malam, 2 Agustus 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Pimpinan KPK, Laode M. Syarif, menjawab pertanyaan wartawan seusai menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat malam, 2 Agustus 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif memohon DPR agar pembentukan Dewan Pengawas di tubuh lembaga antirasuah ditimbang ulang. "Dewan Pengawas, perlu Bapak-Bapak (DPR) pikirkan lagi. Namanya Dewan Pengawas, tapi pekerjaannya memberi persetujuan penyadapan, memberi surat persetujuan penyitaan, penggeledahan," kata Syarif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

    Tak setuju dengan wewenang dominan yang dimiliki Dewan Pengawas, ujar Syarif, adalah salah satu dasar KPK mengajukan uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami (KPK) enggak dimintai pendapat sebagai  stakeholder utama UU KPK, tak satupun surat dari pemerintah maupun dari parlemen," kata Syarif.

    UU KPK hasil revisi berlaku per 17 Oktober 2019. UU hasil perubahan ini salah satunya mengatur penyadapan harus melalui izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK.

    Sesuai Daftar Inventarisasi Masalah Pemerintah, Dewan Pengawas KPK akan dibentuk oleh presiden. Sampai UU berlaku secara otomatis ditandangani atau tidak oleh presiden, struktur dewan pengawas belum dibentuk presiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.