Saut Situmorang KPK Pamit Mau Jadi Intel Lagi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lima pimpinan KPK menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 27 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Lima pimpinan KPK menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 27 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Rapat terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 27 November 2019, berlangsung penuh dinamika. Adu sawala dan saling kritik antara KPK dan DPR tak terhindarkan. Hingga akhirnya, rapat ditutup dengan saling mengucapkan maaf.

    "Kami Komisi III mohon dimaafkan apabila kesannya KPK dimarahin melulu ya, Pak Laode," ujar Wakil Ketua Komisi Hukum, Desmond J Mahesa saat sesi akhir rapat bersama pimpinan KPK periode 2015-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 27 November 2019.

    Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif balas mengucapkan maaf jika terdapat banyak kekurangan selama empat tahun bermitra dengan Komisi III DPR RI. "Namun, kebaikan pada periode kami, mudah-mudahan itu juga dapat dilanjutkan oleh penerus kami. Terakhir, saya titip, tolong bapak-bapak menjaga KPK," ujar Laode.

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga berpamitan. Setelah 21 Desember 2019, dia akan balik menjadi intelijen. Saut pernah berkarier di Badan Intelijen Negara sebagai Direktur Monitoring dan Surveillance dan juga staf ahli Kepala BIN.

    "Jadi nanti setelah 21 Desember, kalau saya ketemu Masinton, tinggal saya menggalang dia atau dia menggalang saya," ujar Saut berkelakar sambil menyebut anggota Komisi III Masinton Pasaribu.

    Komisioner KPK Alexander Marwata sebagai satu-satunya pimpinan yang akan lanjut di periode berikutnya berjanji akan meneruskan apa yang sudah baik dan memperbaiki kekurangan kinerja KPK selama ini.

    "Harapan kami, ke depan, DPR masih akan tetap mendukung KPK. Kami akan memperkuat koordinasi dengan lembaga lain. Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan. Tapi, kalau dicegah tidak bisa, ya, apa boleh buat. Penindakan tentu saja kami lakukan," ujar Alexander sekaligus menutup sesi perpisahan dengan DPR.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.