KPK Panggil Menteri-menteri Bandel Hari Ini

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lima pimpinan KPK menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 27 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Lima pimpinan KPK menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 27 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang meminta Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK Panca Putra Simanjuntak memanggil menteri-menteri bandel yang mengabaikan rekomendasi lembaga antirasuah, Kamis, 28 November 2019.

    "Pak Panca, kamu panggil mereka. Pasti sudah ada di kepala kamu. Panggil besok!" ujar Saut saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 27 November 2019.

    Saut menyebut, menteri yang bandel ini jumlahnya banyak. Sampai-sampai dia meminta Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan membuat daftar menteri tersebut.

    "Pak Pahala, please, nanti bikin daftar itu ya. Saya menyebutnya menteri yang bandel, di depan bilang iya iya, tetapi di belakang tidak melaksanakan rekomendasi," ujar Saut tanpa merinci menteri mana yang dimaksud.

    Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif blak-blakan menyebut setidaknya ada dua kementerian yang pernah mengabaikan rekomendasi KPK, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    Sebagai contoh, ujar Laode, KPK pernah menyerahkan hasil temuan dan rekomendasi terkait izin tambang ilegal. Dari total 10 ribu izin tambang, ujar dia, 60 persen diantaranya bersifat ilegal. Namun, hingga saat ini Kementerian ESDM tidak merespons hasil temuan KPK itu. "Padahal mereka punya PPNS, tapi sampai hari ini tidak ada satu kasus pun yang diselidik," ujar Laode.

    Selain ESDM, Laode juga menyebut Kementerian ATR/BPN mbalelo. Menurut Laode, KPK pernah merekomendasikan sejumlah lahan yang merupakan hak guna usaha (HGU) untuk dibuka, karena sudah ada keputusan pengadilan tertinggi. Namun, sampai saat ini tidak dibuka untuk umum.

    Dia juga mengeluhkan terkait kebijakan satu peta nasional atau one map policy yang hingga saat ini tidak dibuka. "Bahkan saya sampaikan di sini, yang siap itu baru Kalimantan Tengah, itu pun masih rekonsiliasi, tidak ada petanya. Apakah kami sudah instruksikan dan rekomendasikan. Sudah," kata Laode.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?