Saut Situmorang Sebut Pegawai KPK Jadi ASN Ancam Independensi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mendampingi penyidik KPK yang menunjukkan barang bukti uang hasil OTT terkait kuota impor ikan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan dua tersangka yaitu, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, Risyanto Suanda dan  Direktur PT Navy Arsa Sejahtera, Mujib Mustofa. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mendampingi penyidik KPK yang menunjukkan barang bukti uang hasil OTT terkait kuota impor ikan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan dua tersangka yaitu, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, Risyanto Suanda dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera, Mujib Mustofa. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menilai perubahan status pegawai di KPK menjadi Aparatur Sipil Negara mengancam independensi.

    Menurut dia, akan terjadi benturan nilai di awal penerapan kebijakan akibat Undang-Undang KPK baru tersebut. "Di KPK sudah ada nilai, jadi saya beranggapan dengan adanya nilai baru itu nanti paling-paling dia akan berisik dan akan ada benturan," kata Saut di kantornya, Jakarta, Jumat, 22 November 2019.

    Saut menilai ada isu integritas dalam status ASN, seperti kurangnya sistem merit dalam promosi jabatan. Dia meyakini perancang UU KPK pada 2002 menyadari hal ini, sehingga status pegawai KPK dipisahkan dari ASN. "Maka ketemu lah formula KPK harus rekrutmen sendiri, promosi sendiri, gaji sendiri, independensinya sendiri," kata Saut.

    Menurut Saut, posisi pegawai KPK yang bukan ASN membuat mereka berani memproses siapapun tersangka yang ada di KPK. Selain itu, pegawai KPK juga berani mengkritik atasannya sendiri.

    Namun, menurut Saut pegawai KPK yang sering mengkritik pimpinannya justru dianggap aneh oleh instansi pemerintahan lainnya. Menurut dia, pandangan aneh itu hanya lahir dari kebiasaan yang berbeda. Padahal, kata dia, kebiasaan mengkritik atasan itu bagus. "Kalau perlu mengkritik Pak Saut setiap hari, gua suka itu, itu keren, enak aja lu enggak bisa dikritik, itu bagus," kata dia.

    Menurut Saut, perbedaan nilai inilah yang nantinya akan mengalami benturan tatkala pegawai KPK berubah status menjadi ASN. Kegundahan pegawai KPK soal perubahan status kepegawaian nampaknya sudah terjadi setelah UU KPK baru berlaku.

    Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, sudah ada tiga orang pegawai lembaga antirasuah yang mengajukan pengunduran diri karena menolak menjadi ASN, seperti amanat UU KPK hasil revisi. "Yang mengajukan mundur sudah 3 orang. Sisanya masih wait and see," ujar Agus Rahardjo dalam ra


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?