Mahfud Janji Bantu Rizieq Shihab Pulang Jika Ada Permintaan Resmi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta, 29 Oktober 2019. Tempo/Friski Riana

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta, 29 Oktober 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan siap membantu kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab jika memang dibutuhkan.

    Ia mengatakan pemerintah Indonesia sebenarnya tak memiliki masalah dengan Rizieq. Karena itu, Mahfud menduga Rizieq justru memiliki masalah dengan pemerintah Arab Saudi.

    "Kalau Habib Rizieq punya masalah dengan Arab Saudi, ya monggo silakan. Nanti kalau memang secara formal diperlukan pemerintah turun tangan, sesudah beliau kontak masalah di Arab Saudi, tentu kewajiban kita untuk ikut turun tangan," kata Mahfud saat ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 27 November 2019.

    Mahfud mengatakan pemerintah tak bisa begitu saja mengintervensi kepulangan Rizieq jika tak ada permintaan. Selama ini, Mahfud mengatakan Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi maupun Konsulat Jenderal RI di Jeddah, selalu siap membantu jika ada laporan masuk.

    "Kalau ada orang tabrakan saja kalau melapor dibantu, kalau mau minta pulang dipulangkan, kalau sakit dibawa ke rumah sakit. Nah kalau ini tidak melapor, lalu kita turun tangan, nanti malah kita yang salah," kata Mahfud.

    Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan telah menindaklanjuti tudingan Rizieq, bahwa Indonesia meminta Arab Saudi mencekal dirinya. Namun dari temuan Mahfud dari beberapa kementerian, tak ada bukti bahwa permintaan pencekalan itu nyata.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.