Laode M. Syarief: SP3 di KPK Menyesuaikan KUHAP

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarief bersama Komisioner The Ethiopian Federal Ethics & Anti Corruption Commission (FEACC) Ayeligne Mulualem Tuafie (dua kanan) dan Minister Councellor Kedutaan Besar Ethiopia di Indonesia Gatlual Tut Khot (kanan) memberikan keterangan kepada seusai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Dalam pertemuan ini FEACC berbagi pengalaman dan mempelajari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Laode M Syarief bersama Komisioner The Ethiopian Federal Ethics & Anti Corruption Commission (FEACC) Ayeligne Mulualem Tuafie (dua kanan) dan Minister Councellor Kedutaan Besar Ethiopia di Indonesia Gatlual Tut Khot (kanan) memberikan keterangan kepada seusai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Dalam pertemuan ini FEACC berbagi pengalaman dan mempelajari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - DPR meminta masukan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2015-2019 ihwal kriteria Surat Penghentian Penyidikan (SP3), yang akan berlaku sesuai dengan UU KPK hasil revisi.

    Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief mengatakan, sebetulnya lima pimpinan telah blak-blakan menolak wewenang SP3 ini diberikan kepada lembaga antikorupsi ini karena rentan disalahgunakan. Namun, karena ada perubahan undang-undang, kata Laode, maka mau tidak mau harus dilakukan.

    "Jadi kalau kami ditanya kriteria, menurut kami harus sama dengan KUHAP," ujar Laode dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 27 November 2019.

    Berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan kasus dapat dihentikan jika; (1) Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka

    Alasan selanjutnya; (2) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; (3) Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.