Dipanggil KPK, Muhaimin Sebut Sibuk hingga Akhir Desember

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyambangi kediaman Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 5 Juli 2019. Tempo/ Fikri Arigi

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyambangi kediaman Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 5 Juli 2019. Tempo/ Fikri Arigi

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menerima surat dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Surat itu menjelaskan alasan mengapa Cak Imin belum bisa memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dalam kasus suap proyek di Kementerian PUPR.

    Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan di suratnya Cak Imin menyatakan sudah memiliki kegiatan selaku pimpinan DPR sampai Desember 2019. "Surat yang terakhir disampaikan itu yang bersangkutan mengirimkan daftar kegiatan pimpinan DPR RI, daftar kegiatan itu full sampai 23 Desember," kata Febri di kantornya, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

    Febri mengatakan KPK akan meneliti lebih jauh kebenaran alasan yang diberikan Cak Imin. Menurut dia, semua anggota DPR yang pernah diperiksa KPK juga memiliki jadwal kegiatan. Akan tetapi, panggilan pemeriksaan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

    Febri memastikan KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan untuk Muhaimin. Namun, tanggal pemanggilan belum ditentukan.

    Sebelumnya, Cak Imin dipanggil untuk diperiksa KPK sebagai saksi pada 19 November 2019. Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, pengusaha Hong Arta John Alfred. Namun, Wakil Ketua DPR ini tak memenuhi panggilan tersebut.

    Pemeriksaan terhadap Muhaimin ini dilakukan setelah KPK menemukan kesaksian baru mengenai aliran duit korupsi proyek jalan di PUPR. Adalah pengakuan eks politikus PKB Musa Zainuddin yang membeberkan dugaan aliran dana ke sejumlah petinggi PKB.

    Musa dihukum sembilan tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp7 miliar untuk meloloskan proyek infrastruktur Kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016. Uang itu berasal dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

    Dari dalam penjara, mantan Anggota Komisi Infrastruktur DPR ini mengirimkan surat permohonan Justice Collaborator ke KPK pada akhir Juli 2019. Surat itu membeberkan dugaan aliran duit kepada petinggi PKB.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.