Johan Budi Ingatkan Tito Karnavian Soal Kasus e-KTP di KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR RI Johan Budi menyapa awak media usai mengikuti Sidang Paripurna MPR ke-2 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019. Johan Budi merupakan mantan juru bicara KPK dan Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Komunikasi. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Anggota DPR RI Johan Budi menyapa awak media usai mengikuti Sidang Paripurna MPR ke-2 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019. Johan Budi merupakan mantan juru bicara KPK dan Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Komunikasi. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Johan Budi mengingatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar berhati-hati menangani anggaran blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.

    Johan mengingatkan ihwal kasus korupsi e-KTP yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    "Ini persoalan e-KTP Pak, dan Pak Mendagri tahu, waktu itu Kapolri kan, bahwa e-KTP itu ada persoalan Pak di KPK. Karena itu saya mengingatkan, yang hati-hati gitu lho Pak, jangan sampai terulang lagi," kata Johan dalam rapat kerja Komisi II dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 November 2019.

    Peringatan ini disampaikan Johan lantaran Tito meminta izin DPR untuk menggeser pagu anggaran sebesar Rp 15,9 miliar untuk menambah pengadaan blangko e-KTP. Duit itu diperkirakan akan menyediakan sekitar 1,5 juta keping, dari 7,4 juta keping blangko yang masih dibutuhkan.

    Menurut Johan Budi, persoalan kekurangan blangko ini bukan cuma karena kurangnya anggaran. "Persoalannya bukan kekurangan anggaran menurut saya, tidak sesimpel itu," ujarnya.

    Bukan cuma itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyebut e-KTP miliknya seperti tak memiliki chip. Padahal, ujarnya, blangko e-KTP seharga Rp 10 ribu semestinya ada chipnya. "E-KTP yang saya pegang ini kertas biasa. Kayaknya di Glodok seribu lima ratus."

    Dia juga mengungkit masalah e-KTP tercecer yang pernah terjadi menjelang perhelatan Pemilu 2019. Mantan pelaksana tugas pimpinan KPK ini pun mewanti-wanti agar Tito mengawasi kinerja anak buahnya.

    "Pak Mendagri ini, saya bangga dengan Pak Jenderal Tito ini, sebagai mantan Kapolri saya kira bisa Pak untuk mengawasi anak buahnya di Kemendagri ini," kata Johan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tahun-Tahun Indonesia Juara Umum SEA Games

    Indonesia menjadi juara umum pada keikutsertaannya yang pertama di SEA Games 1977 di Malaysia. Belakangan, perolehan medali Indonesia merosot.