Wagub Lampung Hanya Senyum Seusai Diperiksa KPK

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim saat meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa, 26 November 2019. Ia memilih bungkam dan hanya menebar senyum saat diberondong pertanyaan oleh wartawan soal pemeriksaannya hari ini. TEMPO/Imam Sukamto

    Ekspresi Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim saat meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa, 26 November 2019. Ia memilih bungkam dan hanya menebar senyum saat diberondong pertanyaan oleh wartawan soal pemeriksaannya hari ini. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Halim memilih bungkam seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa, 26 November 2019. Ia hanya menebar senyum saat diberondong pertanyaan oleh wartawan soal pemeriksaannya hari ini.

    KPK memeriksa politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini dalam kasus korupsi proyek di Kementerian PUPR. Datang ke gedung KPK sekitar pukul 09.45 WIB, ia baru keluar pada pukul 18.00 WIB. Seusai pemeriksaan, anggota DPR periode 2014-2019 ini menutup rapat mulutnya. Ia terus berjalan ke mobilnya yang ada di jalan di depan KPK sambil sesekali tersenyum.

    Juru bicara KPK, Febri Diansyah tak menjelaskan pertanyaan yang diajukan kepada Chusnunia.

    Chusnunia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, Komisaris PT Sharleen Jaya JECO Group, Hong Arta. Pemanggilan ini merupakan penjadwalan ulang. Chusnunia telah dipanggil pada Rabu, 20 November 2019. Namun, ia mangkir.

    Dalam kasus yang sama KPK juga telah memanggil sejumlah politikus PKB lainnya, seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Abdul Ghofur. Keduanya tak hadir dalam panggilan pemeriksaan pertama. KPK menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap keduanya.

    Pada Rabu 20 November 2019, KPK memeriksa dua anggota DPRD Lampung, Hidir Ibrahim dan Chaidir Bujung. KPK menyatakan mendalami dugaan aliran duit dari proyek di Kementerian PUPR.

    Dalam kasus ini, KPK menyangka Hong Arta bersama-sama memberikan janji kepada Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary sebanyak Rp 2,6 miliar dari Hong Arta. Hong Arta merupakan tersangka ke-12 dalam kasus ini.

    Sebelumnya, KPK telah menjerat 11 tersangka lainnya, di antaranya dua anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti dan Musa Zainudin. Musa dihukum 9 tahun penjara karena terbukti menerima Rp 7 miliar dari penguasaha untuk memuluskan proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016. Ia mengajukan justice collaborator ke KPK pada Juli 2019. Dalam suratnya, Musa membeberkan dugaan aliran dana kepada petinggi partai berlambang 9 bintang tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.