Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kontroversi Annas Maamun, Dugaan Pelecehan Seksual hingga Makian

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Polisi mengawal Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun memasuki ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, 24 Juni 2015. TEMPO/Prima Mulia
Polisi mengawal Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun memasuki ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, 24 Juni 2015. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, JakartaAnnas Maamun, mantan Gubernur Riau mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Presiden memangkas hukuman napi korupsi kasus suap alih fungsi lahan kelapa sawit itu dari 7 tahun menjadi 6 tahun. "Setelah mendapat grasi selama 1 tahun, diperhitungkan akan bebas pada 3 oktober 2020," kata Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham Ade Kusmanto, Selasa, 26 November 2019.

Menurut catatan Tempo, kasus korupsi bukan satu-satunya perkara yang membuat Annas menjadi sorotan. Kasus dugaan pelecehan seksual hingga makian kepada jurnalis sempat disangkutpautkan kepada pria berumur 79 tahun ini.

1. Pengakuan Eks Pekerja Rumah Tangga

Saat masih menjadi Bupati Rokan Hilir, Annas diduga melakukan tindak asusila terhadap S, pembantunya. Kepada sejumlah media pada pertengahan November tahun lalu, perempuan berusia 52 tahun itu bercerita awalnya Annas yang kelihatan capek meminta S memijat beberapa bagian tubuhnya. Lantaran yang meminta itu majikan, S pun manut. Awalnya proses pemijatan tersebut berlangsung sopan layaknya majikan dan pembantu. Namun, belakangan Annas mengajak S berhubungan badan. Seingat S, dua kali mereka pernah benar-benar berhubungan badan.

Menanggapi tudingan S, Annas mengaku banyak isu yang dibangun di tengah masyarakat tentang dirinya, antara lain isu dugaan korupsi, perselingkuhan, dan terlibat G-30S PKI. Ia sengaja tidak membalas semua itu karena ia menyangkal melakukannya. "Saya ini bupati. Kalau pun mau selingkuh masak dengan perempuan tua. Saya bisa mencari yang lebih muda lah sedikit," katanya saat menghadiri lokakarya peningkatan pembangunan desa di Kepulauan Meranti, Selasa, 19 November 2013.

2. Memaki-maki Jurnalis

Kekesalan Annas dipicu oleh berita sejumlah media yang menuding dia mulai membangun dinasti politik di Riau. Annas mengangkat sanak famili dan anak-menantu untuk menempati pos-pos penting di Bumi Lancang Kuning. Dalam satu kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum Riau, 17 April 2014 atau dua bulan setelah dilantik menjadi gubernur, wartawan bertanya tentang pengangkatan yang kontroversial itu.

Bukannya memberikan klarifikasi, Annas justru menghardik dan mengucapkan kata-kata kasar kepada jurnalis yang sudah menunggunya. “Jangan dinasti-dinasti lagi, Pant*k!” Kata Pant*k adalah kata kasar yang kerap dipakai oleh masyarakat di daerah Sumatera bagian tengah.

Sebelumnya, pada Rabu, 16 April 2014, Annas melantik anak kandungnya, Fitriana, menjadi Kepala Seksi Mutasi dan Nonmutasi Badan Kepegawaian Daerah Riau. Winda, anak Annas lainnya, diangkat menjadi Kepala Seksi Penerimaan UPT Dinas Pendapatan Daerah Riau. Annas juga mengangkat saudara iparnya, Syaifuddin, menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretaris Provinsi Riau.

3. Surat Peringatan Syarwan Hamid

Mantan Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid mengirimkan surat teguran kepad Annas. Sebagai satu tokoh di Riau, ia gerah dengan kelakuan Annas selama menjadi gubernur. Ia menyebut Annas memimpin Riau dengan gaya kepemimpinan brutal. Sebagai salah satu pendukung Annas kala menjadi gubernur, Syarwan memohon maaf kepada masyarakat Riau. Pensiunan letnan jenderal tersebut mengaku menyesal mendukung Annas.

"Mendesak Menteri Dalam Negeri menurunkan tim evaluasi yang meneliti kebenaran pendapat yang berkembang di masyarakat terhadap buruknya kepemimpinan Annas Maamun. Selanjutnya menilai apakah yang bersangkutan masih layak mengemban amanah untuk memimpin Provinsi Riau," demikian isi teguran Syarwan Hamid saat mengumpulkan sejumlah tokoh Riau di Hotel Aryaduta Riau, Pekanbaru, Sabtu, 2 Agustus 2014.

Wakil Ketua DPRD Noviwaldy Jusman mengatakan teguran terhadap Annas sebagai bentuk kepedulian Syarwan terhadap perkembangan Riau. “Setiap orang punya hak menilai kepemimpinan seorang gubernur, selagi sesuai dengan koridornya,” kata Noviwaldy, Selasa, 5 Agustus 2014.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gubernur Annas enggan menanggapi pernyataan Syarwan Hamid yang ingin mengingatkan dirinya terkait kebijakan dan perilakunya selama menjabat sebagai gubernur. "Saya malas menanggapi masalah seperti itu. Saya mau bekerja," ujar Annas di Pekanbaru, Rabu, 7 Agustus 2014.

4. Pengakuan Mantan Istri Ketua DPRD Dumai

Annas pernah dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual oleh DS, mantan istri Ketua DPRD Dumai, Riau, pada 25 Juli 2014. DS mengatakan peristiwa itu terjadi sore hari di sebuah rumah mewah dua lantai, tepatnya di Jalan Belimbing 18, pada pertengahan April 2014. DS mengaku membeberkan kasus itu ke permukaan pada 25 Juli lalu lantaran masih memberi kesempatan pada Anas agar meminta maaf dan mengakui perbuatannya.

DS akhirnya menentukan sikap dengan berkonsultasi kepada teman-temannya yang kebetulan berprofesi sebagai pengacara. Bersama tim kuasa hukumnya, DS melayangkan somasi ke Annas selaku gubernur untuk dua alamat yang berbeda, yaitu ke kantor gubernur dan ke rumah pribadi Anas di Jalan Belimbing 18, Pekanbaru, Riau, sebagai tempat kejadian perkara. (Baca juga: Isu Asusila, Annas Maamun Dikawal 30 Satpol PP)

Menurut DS, kejadiannya bermula ketika ia ingin mengadukan persoalan keluarga antara dia dengan suaminya ke Annas. Suami DS adalah Ketua Golkar Dumai, sedangkan Anas Ketua Golkar Provinsi Riau. DS berharap Annas mau menasehati suami DS. Mereka berbincang di lantai kedua rumah itu. Namun, tanpa diduga usai mengobrol DS mengaku Annas melecehkannya secara seksual.

Annas enggan menanggapi sejumlah kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan namanya.

5. Pengakuan Anak Mantan Anggota DPD

Gubernur Riau Annas Maamun dilaporkan mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Soemardhi Thaher, ke Markas Besar Kepolisian RI atas dugaan tindak asusila terhadap WW, anaknya. Kepada wartawan, WW menceritakan kronologis tindakan asusila yang dia alami.

Semula WW datang ke kediaman Annas pada 30 Mei 2014 sambil membawa proposal untuk meminta persetujuan kegiatan pelatihan dan seminar. Annas menanggapi positif program yang ditawarkan WW. Bahkan, Soemardhi mengklaim Annas menjanjikan akan mengangkat WW menjadi staf khusus gubernur. Usai mengobrol, WW juga mengaku dilecehkan oleh Annas.

Di hadapan anggota DPRD Riau, Annas sempat menyinggung soal isu asusila yang menjeratnya saat ini menyeruak di tengah masyarakat. Namun, ia tidak terlalu mempersoalkan isu tersebut. "Tentunya Ibu-Bapak sudah melihat berita di televisi. Tapi, ya sudahlah, terserah Ibu-Bapak menanggapinya," katanya.

SUMBER: PDAT | BERBAGAI SUMBER

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TKN Prabowo-Gibran Klaim Siap Kolaborasi untuk RAPBN 2025 Jika Diminta Jokowi

2 jam lalu

Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad H. Wibowo,  ketika ditemui di Gedung CSIS Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Riri Rahayu
TKN Prabowo-Gibran Klaim Siap Kolaborasi untuk RAPBN 2025 Jika Diminta Jokowi

Prabowo-Gibran telah ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. TKN siap jika Jokowi meminta kolaborasi penyusunan RAPBN 2025.


Malam Usai Penetapan KPU, Prabowo dan Gibran Temui Jokowi di Istana

5 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Malam Usai Penetapan KPU, Prabowo dan Gibran Temui Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran pada Rabu malam ini menemui Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta. Belum diketahui isi persamuhan tersebut.


Jokowi-Gibran Di Antara Golkar dan PAN setelah Ditalak PDIP

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Jokowi-Gibran Di Antara Golkar dan PAN setelah Ditalak PDIP

Golkar dan PAN terbuka jika Jokowi serta Gibran bergabung setelah diemohi PDIP.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran jadi Presiden-Wapres RI, Program Makan Siang Gratis Mulus Masuk RAPBN 2025?

7 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran jadi Presiden-Wapres RI, Program Makan Siang Gratis Mulus Masuk RAPBN 2025?

Apakah program makan siang gratis yang dijanjikan sebelumnya dapat segera dibahas masuk RAPBN menyusul penetapan Prabowo sebagai presiden terpilih?


Massa Geruduk KPU Yogyakarta, Serukan Gerakan Oposisi Rakyat

8 jam lalu

Aktivis pro demokrasi Usman Hamid saat berorasi dalam Aksi Sejagad yang diikuti elemen gerakan Gejayan Memanggil hingga Forum Cik Ditiro di halaman Kantor KPU DIY Rabu, 24 April 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Massa Geruduk KPU Yogyakarta, Serukan Gerakan Oposisi Rakyat

Massa menggelar aksi di depan kantor KPU Yogyakarta hari ini. Usman Hamid yang hadir di aksi itu menyinggung tentang nepotisme.


Gerindra Sumut Usung Calon Kepala Daerah yang Mampu Jalankan Visi Misi Prabowo, Ini Alasannya

8 jam lalu

Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra sekaligus calon presiden terpilih pada Pilpres 2024 Prabowo Subianto saat ditemui di kediaman Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Jakarta, Kamis 11 April 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Gerindra Sumut Usung Calon Kepala Daerah yang Mampu Jalankan Visi Misi Prabowo, Ini Alasannya

Gerindra Sumut mengutamakan kadernya sendiri di Pilkada 2024 untuk mewujudkan program Prabowo hingga ke tingkat desa.


Terkini: Jokowi Keluhkan Rp 180 Triliun Hilang karena Pengobatan ke Luar Negeri, Es Krim Magnum Mengandung Plastik dan Logam

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terkini: Jokowi Keluhkan Rp 180 Triliun Hilang karena Pengobatan ke Luar Negeri, Es Krim Magnum Mengandung Plastik dan Logam

Presiden Jokowi mengeluhkan hilangnya Rp 180 triliun devisa karena masyarakat berobat ke luar negeri. Es krim Magnum ditarik karena mengandung plastik


Jokowi Sebut RI Kehilangan Devisa Rp 180 Triliun karena Masyarakat Pilih Berobat ke Luar Negeri

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Jokowi Sebut RI Kehilangan Devisa Rp 180 Triliun karena Masyarakat Pilih Berobat ke Luar Negeri

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa Indonesia kehilangan devisa US$ 11,5 Miliar atau Rp 180 triliun per tahun. Apa sebabnya?


Jokowi Sebut Tak Bikin Tim Transisi Khusus untuk Prabowo-Gibran

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo meninjau panen raya jagung di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada Senin, 22 April 2024. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa produksi jagung nasional terus meningkat dan mengurangi ketergantungan pada impor. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Sebut Tak Bikin Tim Transisi Khusus untuk Prabowo-Gibran

Presiden Jokowi menegaskan dirinya tidak membuat tim transisi khusus untuk Prabowo-Gibran.


Jokowi Memuji Usaha Sambel Nasabah PNM Mekaar Sri Agustin

10 jam lalu

Jokowi Memuji Usaha Sambel Nasabah PNM Mekaar Sri Agustin

Sri Agustin, pemilik merek sambel Wanstin yang dipuji Presiden Jokowi saat menyapa 3.000 nasabah PNM Mekaar di Tangerang Selatan, Senin, 19 Februari 2024.