Kapolda Papua Akui Ada Indikasi Dana Desa untuk Bantu KKB

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw (kiri) menyalami anggota TNI di sela-sela upacara apel gabungan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin 14 Oktober 2019. TNI dan Polri bersinergi untuk meningkatkan pengamanan di Wamena. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw (kiri) menyalami anggota TNI di sela-sela upacara apel gabungan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin 14 Oktober 2019. TNI dan Polri bersinergi untuk meningkatkan pengamanan di Wamena. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw mengakui adanya indikasi dana desa yang digunakan untuk membantu kelompok kriminal bersenjata (KKB).

    “Indikasi itu kami temukan di lapangan, sehingga ke depan para kepala desa atau kampung tidak lagi membantu dengan menggunakan dana desa,” kata Kapolda Papua di Jayapura, Selasa, 26 November 2019.

    Dikatakannya, dana desa yang dialokasikan pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di desa atau kampung sehingga tidak tepat bila dana tersebut digunakan membantu KKB, apa pun alasannya.

    Waterpauw mengatakan, jika hal ini tidak diindahkan maka pihaknya akan menindak tegas sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. Waterpauw tak mau memerinci lebih lanjut tentang kampung yang menggunakan dana desa untuk membantu KKB.

    Adapun mengenai situasi kamtibmas menjelang 1 Desember yang diperingati sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM), Waterpauw menegaskan saat ini situasi relatif kondusif.

    Aparat keamanan masih terus melakukan razia dan sweeping di seluruh wilayah kabupaten/kota.

    Selain itu juga dilakukan pertemuan-pertemuan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, kata Waterpauw, nantinya masyarakat diminta tidak terpengaruh dengan isu yang sengaja disebar kelompok yang tidak bertanggung jawab.

    “Mari kita sama-sama menjaga keamanan di Papua agar tetap terjaga,” kata Waterpauw.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.