Masyarakat Sipil Dorong Ratifikasi Konvensi Penghilangan Paksa

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para pegiat HAM menunjukkan tulisan tagar kapan pulang saat memberikan keterangan kepada awak media, di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta, 30 Agustus 2017. Para pegiat HAM dalam memperingati Hari Anti-Penghilangan Paksa Internasional mendesak pemerintahan Presiden RI Joko Widodo tidak mengabaikan rekomendasi Komisi III DPR membentuk pengadilan ad hoc dan segera mengembalikan para korban yang dihilangkan secara paksa di Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto

    Para pegiat HAM menunjukkan tulisan tagar kapan pulang saat memberikan keterangan kepada awak media, di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta, 30 Agustus 2017. Para pegiat HAM dalam memperingati Hari Anti-Penghilangan Paksa Internasional mendesak pemerintahan Presiden RI Joko Widodo tidak mengabaikan rekomendasi Komisi III DPR membentuk pengadilan ad hoc dan segera mengembalikan para korban yang dihilangkan secara paksa di Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta -Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), dan Asia Federation Against Involuntary Disappearance (AFAD) mendesak Pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

    Dorongan ini digaungkan setelah KontraS, IKOHI dan AFAD mengadakan Konverensi Nasional yang digelar pada 25-26 November 2019 di Hotel Aone, Jakarta Pusat. "Konvensi itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukan perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM," kata Deputi Koordinator KontraS, Feri Kusuma dalam konferensi pers, Selasa, 26 November 2019.

    Feri menjelaskan, konvensi tersebut merupakan salah satu landasan hukum HAM internasional yang dapat memberikan perlindungan setiap orang dari penghilangan paksa. Konvensi ini dibutuhkan sebagai upaya preventif dan korektif negara dalam menjamin perlindungan bagi semua orang dari penghilangan paksa. "Mengingat praktik penghilangan paksa juga terjadi di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru," katanya.

    Beberapa kasus itu, kata Feri, seperti peristiwa 1965–1966, Timor–Timur 1975-1999, Tanjung Priok (Jakarta) 1984, Tragedi Talangsari (Lampung) 1989, Masa Operasi Militer (DOM) di Aceh dan Papua, Penembakan Misterius (Petrus) 1981-1985, dan Penculikan aktivis 1997-1998

    Feri mengatakan, pengesahan Konvensi ini juga sejalan dengan salah satu rekomendasi DPR yang dikeluarkan pada tahun 2009 untuk kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998 untuk segera meratifikasi Konvensi itu.

    Bahkan, rencana ratifikasi juga telah dua kali masuk dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM yakni pada periode 2011-2014 dan 2015-2018. Selain itu, Pemerintah telah menandatangani Konvensi ini pada tahun 2010 silam.

    Lebih lanjut Feri mengatakan, keuntungan melakukan ratifikasi Konvensi bagi Indonesia adalah memperkuat sistem legislasi dan supremasi hukum dalam negeri. Hal tersebut berkaitan dengan pemberian kepastian hukum bagi korban dan keluarga korban.

    "Kepastian hukum memberikan afirmasi akan keberadaan dan status korban, terhindar dari bentuk tindakan penghilangan paksa, mencegah keberulangan penghilangan paksa dan bentuk pengakuan bahwa penghilangan paksa adalah kejahatan kemanusiaan yang serius," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.