Moeldoko Bantah Fadli Zon Soal Pemerintah Lepas Tangan Rizieq

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Moeldoko tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Moeldoko tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah tidak lepas soal nasib pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. "Bukan lepas tangan. Saya sudah cek," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa, 26 November 2019.

    Pernyataan Moeldoko menanggapi cuitan anggota DPR dari Partai Gerindra, Fadli Zon, meminta pemerintah melindungi Rizieq yang kini menetap di Arab Saudi. Menurut Fadli, jangan sampai hak Rizieq Shihab sebagai WNI untuk memperoleh perlindungan negara diabaikan hanya karena perbedaan pilihan politik dengan pemerintah.

    Moeldoko mengaku dapat informasi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md bahwa tak ada pencekalan seperti yang diklaim Rizieq. Menurut Moeldoko, Rizieq tak pernah berkoordinasi dengan Kedutaan Indonesia di Arab Saudi. Padahal, warga negara bisa meminta bantuan lewat Kedutaan jika mengalami masalah.

    "Saya pikir lebih bagus membuka komunikasi dengan kedutaan. Kan sudah menjadi tanggung jawab kedutaan menerima persoalan yang dihadapi warganya di luar negeri," ujarnya.

    Rizieq bermukim di Mekah mulai pertengahan 2017, sejak terjerat sejumlah kasus yang salah satunya dugaan perbincangan mesum di telepon seluler. Pengsutan kasus tersebut dihentikan pada Juni 2018, tetapi Rizieq Shihab belum juga kembali ke Indonesia.

    Isu kepulangan Rizieq Shihab sempat hangat diperbincangkan. Rizieq yang saat ini berada di Arab Saudi, mengaku tak bisa kembali ke Indonesia karena mengaku dicekal pemerintah Arab Saudi, atas permintaan pemerintah Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.