Tito Ingin Geser Pagu Anggaran untuk Pengadaan Blangko e-KTP

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 14 November 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 14 November 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta persetujuan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengalihkan pagu anggaran dari sejumlah pos di lembaganya untuk pengadaan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.

    Tito menjelaskan bahwa blangko e-KTP sudah habis sejak bulan April lalu. "Kebutuhan blangko KTP-el sampai dengan akhir tahun diperkirakan masih memerlukan sebelas juta keping," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 November 2019.

    Tito mengatakan, sebanyak 8 juta keping blangko akan dialokasikan untuk keperluan reguler, sedangkan 3 juta sisanya untuk pemekaran wilayah.

    Dari 11 juta keping itu, sebanyak 3,5 juta keping sudah terpenuhi dengan anggaran sebesar Rp 37,6 miliar. Kemendagri masih memerlukan anggaran Rp 78,6 miliar untuk pengadaan 7,4 juta keping sisanya.

    "Kekurangan ini membuat pelayanan masyarakat menjadi terhambat," kata mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini.

    Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri sebenarnya sudah berkirim surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 12 Agustus 2019. Sri Mulyani tak setuju menambah anggaran, hanya menyarankan pergeseran pagu.

    Tito Karnavian pun berencana menggeser pagu anggaran dari 12 pos di Kemendagri. Yaitu dari Sekretariat Jenderal, Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.

    Kemudian Ditjen Bina Administrasi dan Kewilayahan, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.