KPK Panggil Wagub Lampung Nunik karena Kasus Korupsi PUPR

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim atau Nunik mengucap sumpah jabatan saat dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019. TEMPO/Subekti

    Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim atau Nunik mengucap sumpah jabatan saat dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwalkan pemeriksaan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dalam dugaan korupsi korupsi proyek di Kementerian PUPR pada hari ini, Selasa, 26 November 2019.

    Politikus PKB yang punya nama panggilan Nunik tersebut akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hong Arta, yang juga Komisaris PT Sharleen Jaya JECO Group.

    Penjadwalan ini pemanggilan kedua setelah Chusnunia atau Nunik tak hadir dalam pemeriksaan pada Rabu lalu, 20 November 2019.

    "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk HA," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada Tempo pada Senin lalu, 25 November 2019.

    Dalam kasus tersebut KPK telah memanggil sejumlah politikus PKB lainnya, seperti Muhaimin Iskandar (ketua umum) dan Abdul Ghofur (Wakil Ketua Dewan Syuro PKB). Namun, keduanya tak hadir dalam panggilan pertama.

    KPK tengah menyiapkan pemanggilan kedua untuk pemeriksaan Muhaimin dan Ghofur.

    Pada Rabu lalu, 20 November 2019, KPK memeriksa dua anggota DPRD Lampung, Hidir Ibrahim dan Chaidir Bujung.

    Penyidik mendalami dugaan aliran duit dari proyek Kementerian PUPR. Dalam kasus ini, KPK menyangka Hong Arta bersama-sama dengan pihak lain memberikan janji kepada Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary, sebanyak Rp 2,6 miliar.

    Hong Arta adalah tersangka ke-12 kasus tersebut. Sedangkan 11 tersangka lainnya di antaranya anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti dan Musa Zainudin.

    Musa, juga dari PKB, dihukum 9 tahun penjara karena terbukti menerima Rp 7 miliar dari penguasaha untuk memuluskan proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara untuk Tahun Anggaran 2016.

    Dia mengajukan diri menjadi justice collaborator (JC) kepada KPK pada Juli 2019. Dalam suratnya, Musa membeberkan aliran dana Rp 6 miliar kepada petinggi partai bintang 9 tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.