Pemerintah Dinilai Belum Maksimal Bantu Korban Kekerasan Seksual

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kekerasan seksual. Doc. Marisa Kuhlewein (QUT) and Rachel Octaviani (UPH)

    Ilustrasi kekerasan seksual. Doc. Marisa Kuhlewein (QUT) and Rachel Octaviani (UPH)

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Sekretariat Nasional Forum Pengada Layanan Venny Siregar mengatakan aparatur negara belum maksimal dalam membantu pemulihan perempuan korban kekerasan seksual. Hal ini dilihat dari tidak adanya keringanan biaya bagi korban yang ingin mencari keadilan.

    Venny mencontohkan dari program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pemerintah tidak menanggung biaya visum bagi korban kekerasan seksual. Menurutnya, pemerintah belum memprioritaskan permasalahan bagi kaum perempuan ini.

    "Visum masih bayar, pemulihan masih bayar, korban masih mencari alat bukti sendiri, transportasi masih korban yang mencari sendiri, saksi ahli bayar sendiri," kata Venny di Komnas Perempuan, Senin, 25 November 2019.

    Belum lagi, kata dia, ditambah rumitnya proses penyelidikan yang mengharuskan korban kekerasan menunjukkan bukti kepada kepolisian hingga pelaporan yang tak ditindaklanjuti.

    "15 persen dilaporkan ke kepolisian tapi tidak sampai ke peradilan karena kekurangan saksi, alat bukti dan lain-lain. Hanya pelaporan saja," kata dia.

    Maka dari itu, Venny mengimbau semua lini aparatur negara agar lebih peduli terhadap korban kekerasan seksual. "Dukung dan temani korban kekerasan seksual menuntut keadilan," ujar dia.

    NINDYA ASTUTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.