Sultan HB X Menjawab Soal Meningkatnya Intoleransi di Yogyakarta

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK bertamu ke kantor Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Komplek Kepatihan Yogyakarta Jumat 15 November 2019. TEMPO/Pribadi Wicaksono

    Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK bertamu ke kantor Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Komplek Kepatihan Yogyakarta Jumat 15 November 2019. TEMPO/Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono XI mengatakan belum mengetahui survei dari Setara Institute yang menyebut terjadi peningkatan intoleransi di wilayahnya.

    Survei itu juga menyebut Yogyakarta kini masuk menjadi 10 daerah dengan jumlah kasus pelanggaran kebebasan berkeyakinan/beribadah tertinggi di tanah air lima tahun belakangan ini.

    “Ya mungkin saja (Yogya jadi daerah dengan intoleransi tertinggi), tapi saya belum tahu persis,” ujar Sultan di sela peringatan Hari Guru di Yogyakarta Senin, 25 November 2019.

    Raja Keraton itu menuturkan belum mengetahui apa saja dasar yang dipakai organisasi Setara mengukur tingkat intoleransi di DIY itu. Yang jelas, ujar Sultan, pihaknya selaku pemerintah terus menurunkan beban kasus intoleransi itu.

    “Sebenarnya perkembangan (kasus intoleransi) itu terus terjadi, sekarang alasannya (kedok intoleransi) kearifan lokal,” ujar Sultan.

    “Jadi (sasaran intoleransi) itu sedang berganti motif atau isu,” kata Sultan.

    Beberapa kasus di DIY, tindak intoleransi memang beragam. Awalnya satu kelompok akan menekan kelompok lain yang minoritas atas dasar agama tertentu. Ini terjadi misalnya kasus pemotongan nisan kayu salib di Kotagede beberapa waktu lalu. Ada juga pengusiran seorang seniman beragama nasrani yang hendak mengontrak dari sebuah kampung di Bantul beberapa waktu lalu.

    Setelah memakai dasar agama, tindak intoleransi juga menjamah atau menyasar pada adat istiadat yang dilakukan warga lokal. Seperti acara persiapan labuhan pantai di Bantul yang dirusak dan teranyar kasus pembubaran upacara Ki Ageng Mangir masih di Bantul November ini.

    “Ya kejadian kejadian itu kami coba tangani. Dan kami juga sering keras pada hal hal yang kurang berkenan, yang masjid Agung (Kauman) pun Keraton tak akan izinkan untuk kepentingan yang lain,” ujar Sultan.

    Beberapa waktu lalu Masjid Gedhe Kauman hendak digunakan untuk acara Muslim United yang mendatangkan sejumlah pembicara. Namun Acara itu akhirnya digeser ke Masjid Jogokariyan karena Keraton Yogya tak mau mengeluarkan izin.

    Sebagian kasus intoleransi di DIY, berulang kali paling sering terjadi di Kabupaten Bantul. Sultan HB X mengaku tak tahu persis mengapa kabupaten yang diapit Gunungkidul, Kota Yogya, dan Kulonprogo itu yang paling sering jadi panggung intoleransi.

    “Saya nggak tahu (kasus terjadinya intoleransi sering di Bantul), ya mungkin memang domisilinya di situ,” ujar Sultan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.