Komnas HAM Minta Jaksa Agung Batalkan Syarat Diskriminatif CPNS

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komnas HAM Beka Ulung, Hairansyah, Ahmad Taufan Damanik, dan Amiruddin saat menyampaikan catatan kritis Pemilu 2019 di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis, 4 April 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    Komisioner Komnas HAM Beka Ulung, Hairansyah, Ahmad Taufan Damanik, dan Amiruddin saat menyampaikan catatan kritis Pemilu 2019 di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis, 4 April 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional (Komnas) HAM melayangkan surat kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk meminta klarifikasi dan pembatalan persyaratan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS.

    Hal itu dilakukan karena Komnas HAM menilai persyaratan diskriminatif Kejaksaan Agung RI terhadap kelompok orientasi seksual dan identitas gender telah melanggar hak atas pekerjaan.

    "Komnas HAM menilai persyaratan khusus pada lima jabatan dengan seluruh formasinya, bertentangan dengan prinsip dan nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Beka Ulung Hapsara, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM melalui siaran pers pada Senin, 25 November 2019.

    Berdasarkan pengumuman penerimaan CPNS Kejaksaan Agung RI Nomor PENG-01/C/Cp.2/11/2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2019, Komnas HAM mencatat ada 12 kali tertulis kalimat, "tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku transgender".

    Komnas HAM menilai, pengecualian pada kelompok tertentu sama sekali tidak berkaitan dengan nilai dan bentuk pekerjaan pada jabatan tersebut. "Artinya, semua orang dapat melakukan pekerjaan pada jabatan tersebut tanpa melihat orientasi seksual dan identitas gendernya," kata Beka.

    Dengan begitu, Komnas HAM menilai persyaratan tersebut terbukti bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28I (2). Pasal itu menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

    Komnas HAM juga menilai persyaratan itu mencederai UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. "Perlu digaris bawahi bahwa setiap warga negara pada ayat tersebut menunjukkan tidak ada pengecualian warga negara untuk menikmati hak ini," ujarnya.

    Selain itu, persyaratan diskriminatif tersebut bertentangan dengan kewajiban lembaga negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia semua warga negara. Hal itu sesuai dengan Pasal 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebut bahwa Negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

    "Sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan," katanya.

    Instrumen HAM lain yang menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan juga meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 88/1948 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Kerja dan Konvensi Nomor 111/1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.

    Beka menjelaskan, Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1992 juga telah menghapus kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender dari daftar penyakit kejiwaan. Keputusan itu juga diamini Kementerian Kesehatan melalui Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa) III tahun 1993 yang menyatakan kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender bukan penyakit jiwa maupun cacat mental.

    Di tambah lagi, pada 17 Oktober 2019, Indonesia terpilih menjadi Anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022. "Sehingga mekanisme kerja yang dibangun oleh setiap lembaga negara termasuk Kejaksaan Agung RI wajib berbasis pada prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.