INFO NASIONAL — Dalam rangka merayakan Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-6, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, mengundang 1.000 siswa dan setidaknya ribuan pegawai turut hadir untuk makan ikan bersama di area parkir Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta pada Kamis, 21 November 2019.
Mengangkat tema “Konsumsi Ikan Meningkatkan Daya Saing Bangsa”, acara ini merupakan langkah nyata KKP untuk menyediakan pemenuhan gizi yang cukup bagi masyarakat agar tumbuh sehat, kuat, dan cerdas.
Baca Juga:
Tak sebatas perayaan, Menteri Edhy mengusulkan agar KKP dapat meneruskan misi dari acara ini dengan membagikan ikan ke berbagai sekolah setiap minggunya secara rutin melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN).
“Acara ini kan setahun sekali. Kalau kita kasih anak kita makan ikan setahun sekali kan sedikit sekali ya? Gimana kalau kita usul kepada para Dirjen agar melakukannya lebih rutin. Bila perlu, seminggu berapa kali lewat program GEMARIKAN. Jadi kita kirim ke sekolah-sekolah biar anak-anak kita dapat ikan,” ucapnya di hadapan 1.000 siswa, guru, dan kepala sekolah dari tingkat PAUD, SD, SMP hinga SMA/SMK yang berlokasi di sekitar Kantor KKP.
Para siswa dan guru yang hadir pun menyambutnya dengan semangat. “Mau!” balas mereka.
Baca Juga:
Peningkatan konsumsi ikan terus digencarkan oleh KKP melalui kampanye GEMARIKAN. Hal ini dilakukan untuk memberantas stunting yang saat ini menjadi prioritas Presiden Joko Widodo. “Kita punya PR besar di negeri ini, salah satunya adalah memberantas stunting. Ikan adalah salah satu solusi yang saya pikir mudah dan cepat untuk kita lakukan,” ujar Menteri Edhy,
Sebagai informasi, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kurangnya gizi secara kronis sehingga anak tumbuh lebih pendek dari rata-rata usianya. Tak hanya secara fisik, stunting juga berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, dan penurunan produktivitas. Akibatnya, stunting pun berdampak pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan daya saing bangsa.
Ikan sebagai sumber bahan pangan yang mengandung protein dan omega 3 diharapkan menjadi solusi dalam permasalahan gizi ini, terutama untuk mendukung ketersediaan sumber pangan bergizi untuk kecerdasan masyarakat.
Rata-rata konsumsi ikan nasional terus meningkat selama lima tahun terakhir dari 38,14 kilogram/kapita pada tahun 2014 menjadi 50,69 kilogram/kap pada tahun 2018. Tahun ini, konsumsi ikan ditargetkan mencapai angka 54,49 kilogram/kapita. Angka ini diharapkan terus meningkat dalam lima tahun mendatang.
“Kita target di 2020 itu agak sedikit tinggi yaitu 56,39. Tapi saya yakin kita mampu mencapainya. Potensi kita luar biasa kalau semua kementerian bersama-sama turun tangan untuk memberantas stunting,” kata Menteri Edhy.
Guna mencapai target itu, ia memastikan bahwa KKP akan menyediakan produksi ikan tangkap yang cukup. Saat ini, potensi sumber daya ikan Indonesia mencapai angka 12,54 juta ton/tahun. Meskipun begitu, Menteri Edhy menjelaskan bahwa stok ikan yang boleh ditangkap dan diolah ialah sebesar 80 persen dari total potensi atau sekitar 10 juta ton/tahun.
“Nah, potensi ikan tangkap yang sudah kita manfaatkan saat ini baru 8 juta ton/tahun. Pemanfaatan ikan tangkap ini kita harapkan bisa ditingkatkan sampai angka 10 juta ton/tahun,” ucapnya.
Menteri Edhy optimistis pemanfaatan potensi sumber daya ikan Indonesia dapat ditingkatkan ke depannya. Sebagai langkah awal, ia akan memperbaiki kemudahan perizinan di sektor perikanan tangkap yang selama ini cukup mendapatkan banyak keluhan. “Yang jelas, yang paling dekat bisa kita lakukan adalah mempermudah perizinan. Kemarin kita ditegur tentang perizinan yang belum optimal. Ini yang akan kita lakukan segera,” katanya.
Adapun terhadap permintaan pelaku usaha perikanan tangkap untuk mendorong pemanfaatan produksi tangkap melalui peningkatan ukuran kapal dan penyediaan kapal kapal angkut, Menteri Edhy menyatakan akan mengkajinya terlebih dahulu. “Ini harus kita kaji. Apakah benar dampaknya akan meningkatkan produksi ikan, devisa negara, PNBP, dan pajak? Ini yang harus kita kaji ulang. Kita harus hati-hati. Sangat hati-hati,” ucapnya. (*)
