KPK Periksa Wakil Ketua Dewan Syura PKB dalam Kasus Suap PUPR

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa periode 2014-2019, Fathan, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 30 September 2019. Fathan, diperiksa sebagai saksi  untuk tersangka Direktur PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Artha John Alfred, dalam tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait prroyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    Anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa periode 2014-2019, Fathan, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 30 September 2019. Fathan, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Artha John Alfred, dalam tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait prroyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Wakil Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Ghofur dalam kasus korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk HA," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Senin, 25 November 2019. HA adalah Hong Arta John Alfred, Komisaris PT Sharleen Jaya JECO, tersangka kasus suap SUPR itu.

    KPK juga akan memeriksa pihak swasta bernama Muhammad Bushairi. Ia juga akan diperiksa sebagai saksi untuk Hong Arta. Berdasarkan daftar pemeriksaan KPK hari ini, Ghofur akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai guru. Ghofur adalah pemilik sekolah di kawasan Cakung, Jakarta Timur.

    KPK menyangka Hong Arta memberikan duit kepada anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti dan bekas Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional IX, Amran HI Mustary. Perkara ini juga membuat bekas anggota DPR Fraksi PKB Musa Zainuddin dihukum 9 tahun penjara karena menerima suap Rp 7 miliar untuk meloloskan proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Tengah tahun anggaran 2016.

    Mendekam di Lembaga Sukamiskin, Bandung, Musa melayangkan surat permohonan menjadi justice collaborator (JC) kepada KPK pada Juli 2019. Dalam surat empat lembar itu Musa membeberkan dugaan aliran dana kepada petinggi PKB dan dugaan lobi yang dilakukan Ghofur agar mencabut permohonan JC.

    Tekanan kepada Musa datang berselang beberapa hari setelah surat JC itu ia layangkan kepada KPK. Menurut Musa, pengurus PKB itu datang pada bulan puasa 2019. Si pengurus itu, kata dia, mengaku diutus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar membatalkan permohonan JC.

    Musa mengatakan permintaan untuk mencabut surat JC juga datang dari Abdul Ghofur. Ghofur mendatangi Musa di penjara pada Agustus 2019. Ghofur meminta Musa mencabut surat JC agar tak menimbulkan kegaduhan di tubuh PKB akibat kasus suap PUPR.

    Kiai Ghofur mengakui menemui Musa. Ia membantah meminta Musa mencabut surat JC. Ia mengatakan menjenguk Musa untuk mengobati hati Musa dan mengajaknya berzikir. "Saya tidak meminta dia menarik surat permohonan Justice Collaborator," kata Kiai Ghofur di rumahnya, Cakung, Jakarta Timur, 18 Oktober 2019.

    KPK telah menyita rekaman CCTV ketika Ghofur mengunjungi Musa di LP Sukamiskin. KPK juga menyita duit Rp 29,7 juta yang diserahkan Ghofur kepada Musa. Ghofur mengatakan uang itu merupakan titipan dari petinggi PKB untuk memenuhi kebutuhan Musa di penjara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.