Prabowo Subianto Minta Semua Pihak Jauhi Rente Sektor Pertahanan

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Azhar Simanjuntak berbicara kepada awak media saat datang ke lokasi debat kedua capres, di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. TEMPO/Syafiul Hadi

    Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Azhar Simanjuntak berbicara kepada awak media saat datang ke lokasi debat kedua capres, di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. TEMPO/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Letjen TNI Purn Prabowo Subianto memperingatkan semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik rente di sektor pertahanan.

    "Tidak boleh ada kebocoran di belanja alutsista dan hak-hak kesejahteraan prajurit TNI," kata Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, belanja pertahanan harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan minimalisasi kebocoran.

    "Sejak awal duduk sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sudah memperingatkan semua pihak di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, jangan main-main dengan pertahanan dan kedaulatan negara, oleh sebab itu melanjutkan perintah Presiden Joko Widodo," kata Dahnil.

    Belanja alutsista juga akan diarahkan untuk perimbangan kekuatan pertahanan khususnya kapal-kapal perang Angkatan Laut, pesawat tempur Angkatan Udara dan kendaraan tempur Angkatan Darat.

    "Jadi keliru bila ada yang menilai perspektif dan program Menteri Pertahanan bias Angkatan Darat," kata Dahnil.

    Menurut dia, Menhan paham betul bahwa kondisi alutsista yang sudah baik harus ditingkatkan terus dan dimodernisasi tanpa henti baik angkatan laut, udara maupun angkatan darat.

    "Oleh sebab itu, beliau melakukan review secara langsung terkait harga dan spesifikasi belanja-belanja alutsista yang sudah dialokasi pada tahun 2019 dan riview alokasi 2020 agar tepat sasaran, ekonomis, efisien dan efektif, agar mampu memberikan efek positif memperkuat pertahanan dan bebas kebocoran serta perburuan rente," jelas Dahnil.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai pertahanan meminta Kementerian Pertahanan dalam melakukan pengadaan alutsista tidak lagi berorientasi pada proyek semata.

    "Orientasi belanja pengadaan alutsista harus pada kemitraan strategis dalam meningkatkan kemandirian produksi dan daya saing bangsa. Dengan demikian, Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista," tuturnya.

    Prabowo Subianto sendiri berjanji akan mencari celah kebocoran di anggaran pertahanan, termasuk dalam pengadaan alutsista.

    "Ya, kita akan review semua, akan lihat. Beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan. Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak," kata Prabowo, Jumat (22/11).

    Presiden Jokowi sendiri telah menekankan kepadanya agar menjaga dan menggunakan anggaran pertahanan dengan sebaik-baiknya tanpa terjadinya mark up.

    Ia benar-benar ingin menjaga tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan, mark up yang tidak masuk akal.

    Anggaran Kementerian Pertahanan pada APBN 2020 mencapai Rp 127,36 triliun. Anggaran itu meningkat daripada anggaran pertahanan 2019 yang mencapai Rp121 triliun. Anggaran tersebut merupakan anggaran terbesar dibandingkan kementerian/lembaga lainnya.

    Kementerian Pertahanan sendiri menganggarkan program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) pada tahun 2020 sebesar Rp10,86 triliun, naik 20 persen dari anggaran tahun sebelumnya. Nilai tersebut terdiri atas Rp4,59 triliun untuk modernisasi alutsista matra darat, matra laut Rp4,16 triliun, dan matra udara Rp2,11 triliun.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.