Humphrey: Pilkada DPRD Tak Akan Munculkan Figur Jokowi-Ahok

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto

    Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan kubu Muktamar Jakarta Humphrey Djemat menolak kembalinya sistem pemilihan kepala daerah atau Pilkada tak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Humphrey menilai sistem pilkada lewat DPRD tak akan memunculkan figur-figur seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Joko Widodo atau Jokowi, dan Tri Rismaharini yang dinilainya berkualitas.

    "Seorang Ahok tidak akan muncul kalau tidak ada pilkada langsung, termasuk juga Presiden Jokowi, Ibu Risma, dan dalam perjalannya kita akan lihat Ridwan Kamil," kata Humphrey dalam diskusi di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Ahad, 24 November 2019.

    Menurut Humphrey, figur-figur berkualitas dan berintegritas tak akan muncul jika pilkada dilakukan oleh DPRD. Sebab, proses pemilihan akan sangat ditentukan oleh oligarki partai politik.

    Humphrey juga menilai sistem pilkada tak langsung ibarat barang busuk jika digunakan lagi.

    "Kalau dulu sudah dicoba, sekarang kemudian dilakukan dengan pilkada langsung, sekarang mau kembali, ya pakai barang busuk lagi sebenarnya," kata dia.

    Humphrey mengatakan yang perlu dibenahi sebenarnya adalah sistem partai politik. Dia menyoal maraknya mahar politik yang kerap terjadi dalam pencalonan kepala daerah. Jika partai politik ini tak dibenahi, dia memprediksi sulit terjadi perubahan di Indonesia.

    Polemik pilkada mencuat seiring pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang ingin mengevaluasi sistem pilkada langsung. Tito beralasan biaya politik yang tinggi dan permasalahan lainnya membuat sistem yang sudah berlangsung 20 tahun itu perlu dikaji ulang. Namun mantan Kapolri ini belum menjawab tegas apakah evaluasi itu berarti akan mengembalikan pilkada oleh DPRD.

    "Lakukan riset akademik. Kami dari Kemendagri akan melakukan itu," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.