Tanggapi Pidato Nadiem Makarim, Pengamat: Selaraskan Peraturan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendikbud Nadiem Makarim dalam acara Google for Indonesia di Jakata, Rabu, 20 November 2019. (Tempo/Khory)

    Mendikbud Nadiem Makarim dalam acara Google for Indonesia di Jakata, Rabu, 20 November 2019. (Tempo/Khory)

    TEMPO.CO, Jakarta - Tokoh pendidikan Henny Supolo mengatakan pidato Hari Guru oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mesti dibarengi dengan penyelarasan kebijakan.

    Menurut Ketua Yayasan Cahaya Guru itu, dorongan untuk memerdekakan guru dalam pidato itu menjadi poin yang menarik dan penting dalam pidato Mendikbud Nadiem.

    "Ajakan untuk melakukan perubahan kecil sangat menyenangkan dan sangat bisa dilakukan guru. Tapi juga perlu dibarengi dengan hal-hal yang jadi kewenangan Menteri, dengan menyelaraskan seluruh peraturan dari hilir ke hulu," kata Henny kepada Tempo pada Minggu, 24 November 2019.

    Henny menjelaskan, kebijakan untuk memerdekakan guru itu mesti berangkat dari UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) nomor 20 tahun 2003 Pasal 4 ayat 1 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan.

    Pasal itu mengatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

    "Dari itu (UU) saja kita bisa tahu upaya memerdekakan diri dan lingkungan. Bahwa artinya, kita enggak bisa menyeragamkan. Dan ukuran-ukuran tidak bisa seragam. Dan adil, bukan berarti sama," kata Henny.

    Menurutnya, penerjemahan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan sebagai peraturan pelaksanaan itu nantinya bisa mengukur seberapa jauh pendidikan telah berkeadilan, demokratis dan tidak diskriminatif. Dan formula peraturan itu mesti mengangkat kekuatan kearifan lokal yang menjadi kekuatan bangsa.

    "Pertama, kita perlu memahami potensi kita dan potensi lingkungan. Kedua, menekankan penggunaannya untuk kebaikan dan perbaikan bersama. Artinya, kearifan lokal pegang peran penting," ujarnya.

    Melalui pengangkatan kearifan lokal, ia berharap penekanan pendidikan berkeadilan dan tidak diskriminatif bisa dihayati oleh seluruh penyelenggara pendidikan.

    "Sudah ada payungnya (UU). Tapi payung ini memang harus dibunyikan dan diselaraskan dengan peraturan lain di bawahnya. Itulah sebetulnya tugas menteri," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.