Refly Harun: Usulan Perubahan Masa Jabatan Presiden Bias

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kanan, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Peneliti LIPI Siti Zuhro dan Wakil Ketua MPR Arsul Sani dalam acara diskusi membahas masa jabatan presiden di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Ahad, 24 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Dari kanan, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Peneliti LIPI Siti Zuhro dan Wakil Ketua MPR Arsul Sani dalam acara diskusi membahas masa jabatan presiden di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Ahad, 24 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta-Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan wacana perubahan masa jabatan presiden boleh-boleh saja dikaji. Namun, diskursus itu tak boleh berkaitan dengan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

    "Agar perbincangan masa jabatan ini tidak bias untuk kepentingan tertentu, maka kalau ada perubahan, tidak berlaku di era Jokowi. Selesai periode ini," ujar Refly dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Ahad, 24 November 2019.

    Mengenai wacana perubahan masa jabatan presiden, Refly mengusulkan dua opsi. Pertama, jabatan presiden satu periode selama 6-7 tahun. Kedua, masa jabatan tetap 5 tahun dan boleh dipilih berkali-kali, namun tidak boleh berturut-turut.

    Pertimbangan dua opsi ini, ujar Refly,  terkait dengan manajemen penyelenggaraan pemilu dan efektivitas pemerintah. Jika pemilihan presiden diikuti inkumben, ujar dia, berpotensi terjadi penyelewengan kekuasaan yang menggunakan instrumen negara untuk memuluskan langkah terpilih kembali.

    "Terkait efektivitas pemerintah, kalau seperti sekarang tidak efektif. Di awal pemerintahan itu masih sibuk ngurus kabinet. Lalu dua tahun menjelang berakhir, sudah sibuk untuk nyalon lagi. Jadi lebih baik tidak ada inkumben," ujar Refly.

    Untuk itu, Refly Harun mengusulkan opsi masa jabatan presiden langsung 6-7 tahun dalam satu periode atau masa jabatan presiden bisa tetap lima tahun, tapi tidak boleh berturut-turut. "Bisa dipilih berkali-kali tapi tidak boleh berturut-turut, harus ada jedanya. Sehingga, inkumben tidak sibuk untuk mempersiapkan diri terpilih kembali dan bisa fokus selama 5 tahun," ujar dia.

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Arsul Sani mengatakan, lembaganya akan menghimpun pelbagai masukan mengenai masa jabatan presiden ini.  Fraksi-fraksi di MPR sendiri, ujar dia, belum mengajukan opsi-opsi terkait masa jabatan presiden ini.

    "Usul-usul itu baru datang dari luar, bukan dari MPR. Kami masih menampung semua usulan untuk selanjutnya dikaji," ujar Arsul di lokasi yang sama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.