Masa Jabatan Presiden 3 Periode? Siti Zuhro: Rezim Mau Stasus Quo

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kanan, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Peneliti LIPI Siti Zuhro dan Wakil Ketua MPR Arsul Sani dalam acara diskusi membahas masa jabatan presiden di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Ahad, 24 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Dari kanan, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Peneliti LIPI Siti Zuhro dan Wakil Ketua MPR Arsul Sani dalam acara diskusi membahas masa jabatan presiden di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Ahad, 24 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti LIPI, Siti Zuhro menilai wacana masa jabatan presiden tiga periode yang muncul belakangan ini, merupakan keinginan-keinginan rezim di era demokrasi yang menginginkan status quo. Menurut dia, usul ini bukan pertama kali, karena usul yang sama juga disampaikan semasa SBY memerintah.

    “Ada keinginan di era demokrasi pengen status quo, berkaca pada era orde baru mungkin," kata dia dalam diskusi di bilangan Menteng, Jakarta pada Ahad, 24 November 2019.

    Untuk itu, kata Siti, hal-hal seperti ini harus betul-betul dikaji dengan kajian akademik yang melibatkan ahli. "Perubahan itu boleh dan wajar, tapi kalau diubah sesuai selera itu yang jadi masalah."

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Arsul Sani mengakui ada usul perubahan masa jabatan presiden yang saat ini maksimal dua periode menjadi tiga periode, seiring pembahasan amendemen UUD 1945.

    Arsul mengatakan, ada juga usulan masa jabatan presiden diubah menjadi 1x8tahun. Alasannya, masa jabatan yang lebih lama itu akan membuat presiden-wakil presiden mampu mengeksekusi programnya dengan lebih baik.

    Sekretaris Jenderal PPP itu mengungkapkan bahwa MPR masih menghimpun pelbagai masukan mengenai masa jabatan presiden ini. Maka segala usulan tidak usah disikapi berlebihan. "Sekali lagi, itu usul dari luar, bukan dari MPR. Kami hanya menampung semua usulan," ujar Arsul di lokasi yang sama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.