Pengamat: Ahok Tak Keluar dari PDIP Bisa Jadi Preseden Buruk

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaja Purnama. Instagram/@Basukibtp

    Basuki Tjahaja Purnama. Instagram/@Basukibtp

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik asal Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai pernyataan PDIP yang menyebut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak perlu mundur dari partai setelah ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina sebagai preseden buruk.

    “Tentu ini menjadi preseden buruk ke depan. Anggota partai bisa menduduki jabatan publik apa pun,” kata Adi saat dihubungi, Sabtu 23 November 2019.

    Ia mengatakan ada potensi konflik kepentingan ketika Ahok tak mundur dari PDIP. Ia juga khawatir perilaku ini bakal memicu anggota parpol masuk ke BUMN yang krusial.

    Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut Ahok tak perlu mundur dari partai. Ia mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta ini adalah anggota partai biasa, bukan termasuk dalam pengurus partai, sehingga tak perlu mengundurkan diri.

    "Kalau posisinya adalah sebagai komisaris, berdasarkan ketentuan undang-undang BUMN, Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori sebagai pimpinan dewan pimpinan partai,” kata Hasto dalam keterangan tertulis Jumat 22 November 2019.

    Belied yang mengharuskan mantan Gubernur DKI Jakarta ini keluar dari partai politik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

    Pasal 22 beleid ini menyebutkan anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan atau calon anggota legislatif. Kemudian, Pasal 55 menuliskan Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan atau calon anggota legislatif.

    Dalam bagian penjelasan Peraturan Pemerintah ini disebutkan pengurus partai politik, calon dan atau anggota legislatif merupakan jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di BUMN. Makanya, seseorang harus menanggalkan posisi tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.