TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta penunjukan tujuh staf khusus milenial Presiden Joko Widodo atau Jokowi, tidak hanya sekedar pencitraan. Melainkan, benar-benar memberikan efek
terhadap implementasi kebijakan pemerintah yang berdampak kepada kaum milineal.
"Semoga jangan hanya gimik dan pencitraan, tapi fokus pada kebijakan," ujar Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 23 November 2019. PKS berharap para staf khusus milenial bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan menghadapi bonus demografi.
Pemerintah saat ini harus benar-benar mempersiapkan Indonesia menuju bonus demografi 2030-2040 yang bisa membawa pertumbuhan ekonomi sebesar sembilan persen hingga dua digit, seperti negara-negara maju yang berhasil mengelola bonus demografi mereka. "Jangan sampai kita mengalami bonus demografi, tapi pertumbuhan ekonomi tetap di angka 5 persen, bahkan turun dari angka itu," ujar Kholid.
Staf khusus milineal, Aminuddin Ma'ruf mengatakan, kecurigaan bahwa penunjukan status milineal hanya sekedar pencitraan, terlalu berlebihan. "Berlebihan kalau dibilang cuma gimik. Teman-teman saya di stafsus milineal ini benar-benar expert di bidangnya. Pendidikan mereka juga luar biasa," ujar Aminuddin di lokasi yang sama.
Aminuddin berjanji, staf khusus milenial akan bisa membawa efek positif terhadap kebijakan-kebijakan yang akomodatif terhadap anak muda. "Namun berbagai kritik dan keraguan ini tentu menjadi masukan yang berharga kami, untuk membuktikan. Kami kan baru bekerja, belum kelihatan hasilnya kalau sekarang," ujar kader PMII ini.
