KPK Minta Muhaimin Iskandar Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penampilan penyanyi campur sari Didi Kempot bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat memeriahkan malam puncak Harlah Fraksi PKB di lapangan DPR/MPR RI, Jakarta, 31 Oktober 2019. TEMPO/Nurdiansah

    Penampilan penyanyi campur sari Didi Kempot bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat memeriahkan malam puncak Harlah Fraksi PKB di lapangan DPR/MPR RI, Jakarta, 31 Oktober 2019. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi berharap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK mengingatkan itu merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan.

    "Pemanggilan oleh aparat hukum itu kewajiban hukum yang yang harus dipenuhi," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Jumat, 22 November 2019.

    Sebelumnya, Cak Imin--panggilan akrab Muhaimin--dipanggil untuk diperiksa pada Selasa, 19 November 2019. Ia akan diperiksa dalam kasus korupsi proyek di Kementerian PUPR.

    Panggilan itu datang kepada Wakil Ketua DPR ini, setelah bekas koleganya di PKB Musa Zainuddin membuka fakta baru mengenai dugaan aliran duit ke petinggi PKB. Hal itu Musa sampaikan dalam surat pengajuan sebagai justice collaborator kepada KPK. Akan tetapi, Muhaimin tak memenuhi panggilan, tanpa keterangan.

    Belakangan, Cak Imin mengirimkan surat bahwa dia tak bisa hadir pemeriksaan karena sedang bertugas. Menurut Febri, KPK tengah menelaah dalih yang dipakai Cak Imin itu.

    Febri memastikan penyidik bakal menjadwal ulang pemeriksaan kepada Cak Imin. Namun, ia belum menyebutkan tanggal pastinya. KPK, kata dia, meminta Muhaimin Iskandar hadir dalam pemeriksaan itu. "Akan dipanggil lagi sesuai kebutuhan penyidikan," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.