Amnesty International Protes Syarat CPNS, Berikut Alasannya

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung bundar Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin, 16 Maret 2015. Dok.TEMPO/Sudaryono

    Gedung bundar Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin, 16 Maret 2015. Dok.TEMPO/Sudaryono

    TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty International Indonesia kecewa atas sejumlah persyaratan diskriminatif dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Indonesia seharusnya merekrut kandidat terbaik untuk menjadi pegawai negeri sipil, bukannya menerapkan persyaratan yang mengandung kebencian terhadap kelompok tertentu dan tidak berdasar," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid melalui siaran pers pada Jumat, 22 November 2019.

    Usman menyampaikan kekecewaannya karena Kejaksaan Agung Republik Indonesia masih mencantumkan syarat pelamar CPNS tidak memiliki kelainan orientasi seksual atau Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

    Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2019 dari laman rekrutmen.kejaksaan.go.id, mencantumkan syarart bukan LGBT, juga menyebutkan pelamar tidak buta warna baik parsial maupun total.

    Kejagung meminta pelamar CPNS tidak cacat fisik, tidak cacat mental, berpostur badan ideal standar BMI 18-25, serta untuk laki-laki, tidak bertato dan bertindik.

    Usman menilai, persyaratan itu mesti segera dicabut. “Persyaratan yang bersifat diskriminatif harus segera dicabut karena melanggar konstitusi dan tidak sesuai dengan kewajiban Indonesia di bawah hukum HAM internasional."

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan, lembaganya ingin pelamar CPNS Kejagung adalah orang-orang yang normal dan wajar. "Kami ingin yang normal-normal lah, wajar-wajar. Kami tidak mau yang aneh-aneh. Supaya mengarahkannya tidak ada yang… yaa, gitulah," kata Mukri di kantornya pada Kamis, 21 November 2019.

    Selain Kejaksaan Agung, Ombudsman RI juga telah mengungkap temuan dan laporan mengenai diskriminasi dalam seleksi CPNS di Kementerian Pertahanan. Ombudsman menilai seleksi CPNS 2019 diwarnai diskriminasi bagi penyandang disabilitas dan perempuan. "Kalau misalnya Kemenhan tidak menerima perempuan hamil, apakah kekhususan kemampuan reproduksi perempuan itu dijadikan dasar untuk menghambat seseorang untuk bisa bekerja?" kata Koordinator Pengampu Bidang Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI, Ninik Rahayu di kantornya pada Rabu, 20 November 2019.

    HALIDA BUNGA FISANDRA | EKO WAHYUDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.