Dugaan Mahar Politik di Kasus Korupsi Bupati Lampung Tengah

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Lampung Tengah Mustafa keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, Jakarta, 16 Februari 2018. Mustafa resmi ditahan KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap anggota DPRD Lampung Tengah dan Pemkab Lampung Tengah.  TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Bupati Lampung Tengah Mustafa keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, Jakarta, 16 Februari 2018. Mustafa resmi ditahan KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap anggota DPRD Lampung Tengah dan Pemkab Lampung Tengah. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kasus korupsi eks  Bupati Lampung Tengah Mustafa memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menelisik adanya  dugaan mahar dari Mustafa kepada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Lampung. KPK menduga Mustafa memberikannya saat maju sebagai Calon Gubernur Lampung pada 2018.

    Dugaan tersebut ditelusuri penyidik komisi antirasuah saat memeriksa empat saksi pada Jumat, 22 November 2019. Keempat saksi itu yakni pegawai negeri di Dinas Bina Marga Lampung Tengah Hendi Setia Jaya, Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Cabang PKB Tulang Bawang Muslih Zein, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Pringsewu Muhlas, dan Ketua Dewan Syuro DPC PKB Pesawaran Jumal.

    "KPK mendalami pengetahuan saksi tentang aliran dana untuk mahar politik dari Mustafa ke DPW PKB Lampung," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat, 22 November 2019.

    Menurut Febri dari keempat saksi itu, dua orang mangkir yakni Hendi dan Muhlas. Febri urung menjelaskan jumlah mahar politik yang diduga diberikan oleh Mustafa.

    Awalnya, KPK menetapkan Mustafa menjadi tersangka penyuap anggota DPRD Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah. Dia divonis 3 tahun penjara dalam kasus ini.

    Belakangan, KPK kembali menetapkan Mustafa menjadi tersangka penerima gratifikasi senilai Rp95 miliar sepanjang 2017-2018. Duit itu diduga berasal dari ijon proyek. KPK menduga Mustafa menarik fee 10-20 persen dari nilai proyek.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.