Anggota DPR Minta Erick Thohir Segera Umumkan Status Ahok di BUMN

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan) mengikuti pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis, 8 Agustus 2019. ANTARA/Nyoman Budhiana

    Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan) mengikuti pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis, 8 Agustus 2019. ANTARA/Nyoman Budhiana

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andre Rosiade mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir segera mengambil keputusan yang jelas ihwal rencana mengangkat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk BUMN.

    Jika memang mau diangkat, Andre menyarankan agar keputusan itu dilaksanakan segera. "Saya menyarankan ke Pak Erick, kalau mau angkat segera saja," kata Andre kepada Tempo, Jumat, 22 November 2019.

    Andre mengatakan, mantan Gubernur DKI ini memang sosok kontroversial yang mengundang kegaduhan. Agar polemik perdebatan dan kegaduhan tidak berlarut, kata dia, maka sebaiknya Erick segera mengambil keputusan.

    Politikus Partai Gerindra ini mengatakan Komisi VI DPR akan mengawasi kinerja Ahok. Jika kinerjanya buruk, dia memastikan akan mengusulkan agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu dicopot dari jabatannya.

    Begitu pun jika Erick tak jadi menunjuk Ahok, Andre meminta agar keputusan itu disampaikan kepada publik. "Kalau batal segeralah diumumkan, jangan biarkan publik menjadi tajam perdebatannya gara-gara ini.

    Kabar Ahok akan menjadi bos di salah satu BUMN santer terdengar setelah mantan Bupati Belitung Timur itu dipanggil oleh Erick Thohir pada Rabu, 13 November lalu. Dua sumber Tempo menyebut Ahok bakal menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero), menggantikan Tanri Abeng di akhir November ini.

    Andre mengaku tak tahu posisi yang akan dijabat Ahok. Dia mengatakan penempatan itu merupakan kewenangan Menteri BUMN. Andre juga berujar Menteri BUMN berhak mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawahnya kapan saja.

    "Menteri BUMN itu adalah representasi RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Menteri BUMN punya kewenangan kapan pun mau berhentikan orang. Kalau mau sekarang monggo segera saja, jangan akhirnya menghabiskan stamina anak bangsa mendebatkan soal Ahok ini," ujarnya.

    Rencana pengangkatan Ahok ini menuai polemik dan penolakan, salah satunya Serikat Pekerja Pertamina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.