Masinton Pasaribu dan Usulnya: Bubarkan BNN Hingga Pembekuan KPK

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma

    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu dikenal vokal bersuara mengenai banyak hal tentang isu-isu faktual. Ia juga kerap mengajukan usul-usul berkaitan dengan isu-isu itu. Yang paling anyar, ia berkomentar dalam rapat kerja dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kamis, 21 November 2019. Berikut pernyataan-pernyataan aktivis mahasiswa 1998 itu:

    • BNN ecek-ecek alias tak serius memberantas narkoba.
      "Saya tidak melihat ada upaya dan semangat perang terhadap narkotika. Hari ini, semua ecek-ecek," kata Masinton sambil menggebrak meja, saat rapat kerja dengan BNN di Kompleks DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 21 November 2019. Menurut dia, narkoba masuk setiap saat.

      Ia mengusulkan BNN dibubarkan bila kinerjanya tetap begitu. "Kalau rapat ini hanya jadi rutinitas, saya minta BNN ini dievaluasi, bubarkan. Dilebur saja, enggak perlu lagi kalau gak ada progres."

    • Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) yang dicanangkan BNN tidak memberikan efek konkret terhadap pemberantasan narkoba. "Desa bersinar, desa apa ini? Semua yang disampaikan soal barang yang beredar, yang kami tanya bagaimana pencegahan barang masuknya?" ujar Masinton.

    • Kejanggalan dalam enam proyek pengadaan barang dan jasa di Kejaksaan Agung. Dalam akun Twitter pribadinya pada 11 November 2019, @Masinton, ia menulis, "Saya sedang memantau enam proyek pengadaan di Kejaksaan Agung RI dengan PENUNJUKAN LANGSUNG (tanpa tender) dalam jumlah besar Rp 899,5 miliar."

      Keenam proyek Kejaksaan Agung yang dicurigai tidak melalui proses lelang adalah pengadaan perangkat operasi intelijen dengan pagu anggaran Rp73 miliar, pengadaan peralatan counter surveilance tahap III dengan pagu anggaran Rp379,8 miliar, pengadaan peralatan pengoptimalan kemampuan monitoring centre Kejaksaan Agung dengan pagu anggaran Rp182 miliar, pengadaan sistem monitoring dan analisis siber dengan pagu anggaran Rp107,8 miliar, pengadaan perangkat analisis digital siber dan persandian dengan pagu anggaran Rp106,8 miliar, dan pengadaan peralatan dan sistem manajemen informasi DPO dengan pagu anggaran Rp49,3 miliar.

      Kejaksaan Agung membenarkan adanya enam proyek pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan sarana dan prasarana intelijen tahun anggaran 2019. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri, mengatakan, enam proyek masih berjalan dan mempersilakan masyarakat untuk ikut mengawasi prosesnya.

    • Ketika menjabat Wakil Ketua Pansus Angket KPK mengusulkan atas nama pribadi agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibekukan. "Saya memandang KPK tetap dibekukan," ujar Masinton di Cafe Leon, Jakarta Ahad, 10 September 2017.

      Menurut Masinton Pasaribu, pembekuan dilakukan untuk pembenahan KPK. "Harus dengan perbaikan-perbaikan termasuk perbaikan sistem juga perbaikan orang-orang di dalamnya," kata dia. Pembenahan KPK dilakukan untuk membersihkan KPK dari penyimpangan-penyimpangan dalam internal KPK serta proses pengawasan akan dilakukan.


    FIKRI ARIGI | BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.