Usul Masa Jabatan Presiden Satu Periode 7 Tahun, Ini Alasan PSI

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Poltikus PSI Dara Adinda Kesuma dan Tsamara Amany, serta Faldo Maldini dari PAN, saat menggugat aturan batas usia calon kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Poltikus PSI Dara Adinda Kesuma dan Tsamara Amany, serta Faldo Maldini dari PAN, saat menggugat aturan batas usia calon kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengusulkan ide tujuh tahun masa jabatan presiden, tapi dibatasi hanya satu periode. Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengatakan jika hanya satu periode, setiap presiden akan bekerja semaksimal mungkin.

    "Fokus bekerja buat rakyat dan tak memikirkan pemilu berikutnya,” kata Tsamara dalam keterangan pers, Kamis 21 November 2019.

    Masa jabatan satu periodekata dia, akan membuat presiden terlepas dari tekanan politik jangka pendek, lebih fokus untuk melahirkan kebijakan terbaik. Politik akan terbebas dari pragmatisme.

    Menurut Tsamara, masa kepemimpinan perlu diperpanjang sampai tujuh tahun agar tiap presiden punya waktu cukup untuk mewujudkan program-program kerjanya.

    “Satu periode ini akan menghilangkan konsep petahana dalam pemilihan presiden.”  Dengan demikian, tak ada lagi kecurigaan bahwa petahana memanfaatkan kedudukannya untuk kembali memenangi pemilu.

    Dalam pengamatan PSI, pada format 2 x 5 tahun pun, yang efektif cuma tujuh atau delapan tahun masa jabatan presiden. “Dua atau tiga tahun sisanya biasa dipakai untuk penyesuaian awal periode dan kampanye pemilu berikut,” ujar Tsamara.

    Dia menilai pemilu tiap tujuh tahun sekali, jelas akan menghemat biaya. Jika biasanya tiap lima tahun ada pemilu, kelak hanya akan terjadi tiap tujuh tahun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.