Jabar Raih Predikat Provinsi Informatif

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jawa Barat  mendapatkan predikat Provinsi Informatif dalam

    Jawa Barat mendapatkan predikat Provinsi Informatif dalam "Anugerah Keterbukaan Informasi Publik" Tahun 2019 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis , 21 November 2019. Penghargaan diserahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, kepada Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

    INFO NASIONAL — Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih predikat provinsi informatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi badan publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP).

    Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden, Ma’ruf Amin kepada Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, dalam "Anugerah Keterbukaan Informasi Publik" Tahun 2019 di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, pada Kamis, 21 November 2019.

    Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bukti bahwa Pemda Provinsi Jabar berkomitmen memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan.

    “Hari ini Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai Provinsi yang informatif. Kategorinya ada informatif, menuju informatif. Kemudian, berkomitmen, cukup informatif, dan kurang informatif,” kata Emil.

    “Kita mendapatkan yang tertinggi, menandakan komitmen kita dalam memberikan informasi kepada masyarakat itu sudah maksimal sesuai dengan perundang-undangan,” ujar Emil melanjutkan.

    Prestasi tersebut, kata Emil, akan dipertahankan atau bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Terlebih, di era digital, transparansi dan kemudahan akses masyarakat terhadap sebuah informasi harus menjadi atensi.

    “Kalau era digital masalah gaya dalam metransparansikan. Transparansi bisa dengan membaca buku, mengirim surat, tapi zaman sekarang bisa semudah mengakses semuanya via digital,” katanya.

    Sementara itu, Ma'ruf Amin mengatakan, ada sejumlah tantangan untuk menjadi Badan Publik terbuka, antara lain transparan dan dipercaya masyarakat.

    "Untuk itu, saya minta kepada para pimpinan Badan Publik dapat meningkatkan kualitas konten informasi yang disampaikan, karena masyarakat berhak menerima informasi yang akurat dan benar," ujar Amin.

    Menurut Wapres, Badan Publik harus mampu menjadi rujukan pertama masyarakat dalam mendapatkan informasi. "Sekaligus menjadi ujung tombak penangkal hoaks, baik misinformasi ataupun disinformasi yang dapat menyesatkan masyarakat,” ucapnya.

    Selain Jabar, Provinsi lain yang meraih predikat serupa yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?