TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Gerindra Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Riza Patria menyebut ada yang mengusulkan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Usulan ini mencuat seiring dengan agenda amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang akan dilakukan oleh MPR.
"Ada yang mewacanakan dipilih MPR. Kan ada wacana seperti itu," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 November 2019.
Riza enggan merinci siapa yang memunculkan usulan itu. Menurut dia, sejauh ini baru ada pendapat-pendapat dari anggota MPR, belum usulan resmi dari fraksi. Dia pun menilai usul semacam itu sah saja sebagai wacana.
"Ya itu sebagai wacana boleh, tapi sampai saat ini kita masih pemilihan langsung," kata Ketua DPP Partai Gerindra ini.
Riza juga mengakui ada usulan untuk mengubah masa jabatan presiden-wakil presiden. Ada yang mengusulkan agar masa jabatan presiden menjadi 1x8 tahun atau 2x5 tahun tapi tak boleh berturut-turut.
Menurut Riza, usul kedua ini menarik agar presiden inkumben tak cuma melakukan pencitraan demi terpilih kembali di periode berikutnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan ada pula usulan agar masa jabatan presiden-wakil presiden menjadi 3x5 tahun. Alasannya, presiden-wakil presiden akan memiliki waktu lebih panjang untuk mengerjakan program-programnya.
Rencana MPR melakukan amandemen UUD 1945 ini sejak awal dikritik oleh pelbagai kelompok masyarakat. Agenda yang diklaim terbatas untuk mengembalikan kewenangan MPR menetapkan haluan negara itu dinilai akan menjadi bola liar.
Riza Patria mengklaim, agenda mengembalikan haluan negara ini sudah disepakati semua fraksi. Dia pun menyebut agenda ini akan menjadi yang utama dalam amandemen konstitusi.
"Utamanya tentu terkait GBHN, kalau ada yang mewacanakan ini (masa jabatan presiden) ya masih jauh, masih didiskusikan. Tapi kami tidak ingin terlalu jauh," ujarnya.
