Uji Materi UU KPK, Inilah 39 Pengacara yang Siap Berlaga

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri, Akademisi hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Peneliti Bidang Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrin, Kurnia Ramadhana dan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam disela berdiskusi bertemakan KPK Dalam Ancaman: 60 Hari Pasca Penyerangan Novel Baswedan Hingga Angket DPR di Jakarta, 11 Juni 2017. ICW menilai bahwa pembentukan panitia Angket terkesan dipaksakan, cacat hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian negara atas segala biaya yang dikeluarkan oleh proses penyelidikan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Dari kiri, Akademisi hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Peneliti Bidang Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrin, Kurnia Ramadhana dan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam disela berdiskusi bertemakan KPK Dalam Ancaman: 60 Hari Pasca Penyerangan Novel Baswedan Hingga Angket DPR di Jakarta, 11 Juni 2017. ICW menilai bahwa pembentukan panitia Angket terkesan dipaksakan, cacat hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian negara atas segala biaya yang dikeluarkan oleh proses penyelidikan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Uji materi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK 2019 terhadap konstitusi telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu lal, 20 November 2019. Sebanyak 39 pengacara publik disiapkan untuk mendukung pemohon.

    Gugatan diajukan oleh 13 orang setelah Presiden Joko Widodo tak kunjung menerbitkan perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk merevisi UU KPK 2019.

    "Kami menganggap banyak pertentangan dalam aturan ini," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu, 20 November 2019.

    Kurnia memaparkan 13 tokoh pemohon uji materi antara lain tiga pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif.

    Adapun 39 pengacara publik yang bakal berlaga di sidang MK nanti adalah:
    1. Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana
    2. Ketua YLBHI, Asfinawati
    3. Pengacara LBH Jakarta, Nelson Nikodemus
    4. Pengacara LBH Jakarta, Ayu Eza Tiara
    5. Peneliti ICW, Tama S. Langkun
    6. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana
    7. Peneliti ICW, Donal Fariz
    8. Ketua Pukat UGM, Oce Madril
    9. Saor Siagian
    10. Ketua Bidang Advokasi YLBHI, M. Isnur
    11. Pengacara YLBHI, Era Purnamasari
    12. Direktur Pusako, Feri Amsari
    13. Direktur Lokataru, Haris Azhar
    14. Pendiri AMAR Law Firm , Alghiffari Aqsa
    15. Pengacara AMAR Law Firm, Rozy Fahmi
    16. Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil
    17. Peneliti Kode Inisiatif, Violla Reininda
    18. Peneliti Kode Inisiatif, Rahmah Mutiara
    19. Peneliti PSHK, Agil Oktaryal
    20. Pengacara LBH Jakarta, Pratiwi Febry
    21. Pengacara LBH Jakarta, Oky Wiratama
    22. Pengacara LBH Jakarta, Citra Referandum
    23. Peneliti YLBHI, Aprilia Lisa Tengker
    24. Pengacara LBH Jakarta, Shaleh Al Ghifari
    25. Pengacara LBH Jakarta, M. Charlie Meidino Albaji
    26. LBH Jakarta, Andi Komara
    27. LBH Jakarta, M Rasyid Ridha
    28. LBH Jakarta, Yenny Silvia Sari Sirait
    29. WALHI, Teo Reffelsen
    30. LBH Jakarta, Rizky Arjuna T. Girsang
    31. LBH Jakarta, Thomas Petrus Gekeng Tukan
    32. Annisa Nur Fadhilah
    33. Chikita Edrini Merpaung
    34. LBH Jakarta, Auditya Firza Saputra
    35. Anastasia Resti Ermalasari
    36. LBH Jakarta, Tiara Robiatul
    37. Muji Kartika Rahayu
    38. Bunga Meisa Rouli Siagian
    39. M. Valdy Arya Akbar.

    Menurut Kurnia Ramadhana, proses pembuatan UU KPK, yang disahkan oleh DPR pada 17 September 2019, cacat prosedur. Dia menuturkan bahwa pembahasan revisi UU KPK sejatinya tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019 dan pembahasannya tidak mempertimbangkan partisipasi publik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.